Kepada Korankaltim.com Nofand menjelaskan, ada dua TPS dalam simulasi tersebut. Di TPS 1, para pemilih diberi hanya tiga surat suara, surat suara pertama berisi nama dan gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon legislatif DPR RI.
Surat suara kedua berisi nama dan gambar calon DPD RI. Kemudian yang ketiga berisikan nama dan gambar calon legislatif DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
"Di TPS 2 lebih sederhana lagi, pemilih diberikan dua lembar surat suara. Dengan format pertama berisi nama dan gambar calon presiden dan wakil presiden, dan DPR RI, Calon DPRD Provinsi dan Calon DPR Kabupaten/kota. Surat suara lainnya (kedua) itu berisi nama dan gambar calon DPD, DPD tetap sendiri," jelas Nofand Jumat (17/12/2021) hari ini.
Tujuan simulasi ini sebetulnya untuk mengevaluasi terhadap beban kerja penyelenggara di tingkat bawah, bagian daripada evaluasi itu untuk kemudian dijadikan peraturan KPU dan petunjuk dan teknis Pemilu 2024 nanti, utamanya untuk menemukan efisiensi waktu, dimana simulasi ini juga mengadopsi waktu riil saat pemilihan berlangsung hingga rekapitulasinya.
Nofand mengatakan beberapa KPU provinsi juga memberikan masukan perihal ini. "Yang jelas, terkait dengan ini masih ada semacam penjajakan tahapan dengar pendapat untuk mencari wilayah hukumnya, untuk merubah sistem yang sudah diatur dalam UU yang sebelumnya mengatur ada lima surat suara," paparnya.
Nofand memperkirakan akan ada perubahan terkait penyederhanaan ini dalam Undang-Undang. "Maka akan ada perubahan UU karena sampai saat ini UU 7/2017 kan belum ada diubah," imbuhnya lagi.
Simulasi ini diketahui merupakan simulasi yang ketiga kalinya. Sebelumnya, simulasi serupa dilaksanakan di Manado dan Bali berkaitan dengan waktu dan logistik pemilihan. Kemungkinan akan ada simulasi-simulasi lainnya sehingga nanti akan ada pakem yang baru dalam proses pungut hitung suara pada pemilihan.
"Dan ini berkaitan dengan logistik yang terlalu banyak untuk pungut hitung, makanya surat suara disederhanakan dan pungut hitung disederhanakan," jelas Nofand.
KPU Kukar kedepannya bakal menggelar rapat internal atas hasil simulasi tersebut. Rencananya, di tahun depan, pihaknya ingin melakukan simulasi serupa bersama seluruh stakeholder terkait jika memang memiliki anggaran.
"Tentunya akan menghilangkan kekhawatiran orang-orang yang ingin menjadi penyelenggara di tingkat bawah. Kan khawatir tidak mau lagi, faktor efek jera di Pemilu 2019 yang memang banyak menimbulkan korban jiwa," tutup Nofand.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
