2 menit baca1.689 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Balikpapan, resmi menghentikan tindak lanjut, atas aduan Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad-Thohari (RT).
Sebelumnya, laporan aduan Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad-Thohari yang diketuai Agus Amri melaporkan Ketua Tim Kolom Kosong Balikpapan Abdul Rais atas dugaan pelanggaran Pilkada.
Berdasarkan bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Balikpapan, laporan dugaan pelanggaran nomor 01/LP/WP/Kota/23.02/lX/2020 tanggal 28 September 2020, dinyatakan bukan merupakan pelanggaran pemilu dan tidak termasuk dalam kewenangan Bawaslu Balikpapan.
"Pada Sabtu 3 Oktober sore kemarin kami melakukan rapat pleno bersama unsur pimpinan Bawaslu Balikpapan. Kami menetapkan bahwa laporan dari saudara Agus Amri dan terlapor saudara Abdul Rais bukan merupakan kampanye.
Baik objek, maupun subjek bukan kategori kampanye. Maka kami hentikan proses hukumnya,"ungkap Koordinator Divisi Bidang Penyelesaian Sengketa Bawaslu Balikpapan, Dedi Irawan pada Minggu (4/10/2020) sore.
Dia menjelaskan, yang dimaksud dengan subjek kampanye yakni merupakan bagian dari Tim Kampanye Pemilu."Namun yang dilakukan oleh Tim Kolom Kosong tersebut bukan bagian dari Tim Kampanye Pemilu,"katanya.
Sedangkan objek kampanye lanjut Dedi, biasa disapa merupakan penyampaian visi dan misi serta program kerja."Keduanya tidak memenuhi unsur setelah kami melakukan kajian jadi bukan pelanggaran Pemilu akan tetapi diduga pelanggaran hukum lainnya,"jelasnya.
Menurutnya Bawaslu hanya berwenang pada pelanggaran Pemilu dan tidak menerima laporan aduan diluar pidana Pemilu."Karena Bawaslu berwenang penanganan pemilu maka Bawaslu Balikpapan menetapkan laporan dihentikan,"tegasnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad-Thohari, Agus Amri S.H menerima keputusan tersebut dan akan menempuh jalur pidana umum ke Kepolisian.
"Ya memang benar kami sudah terima bahwa laporan kami ke Bawaslu Kota Balikpapan dihentikan karena bukan ranah Bawaslu. Artinya ini ada tindak pidana umum yang masuk ranah kepolisian yang berwenang,"timpal Agus.
Saat ini kata Agus sedang dilakukan kajian kembali di internal untuk selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke ranah Kepolisian."Dalam minggu-minggu ini kami akan segera melaporkan ke Kepolisian entah ke Polresta Balikpapan atau ke Polda Kaltim saat ini masih kami kaji,"bebernya.
Dia menambahkan bahwa rencana melakukan pelaporan terhadap Abdul Rais selaku Ketua Tim Sosialisasi Kolom Kosong terkait dugaan ujaran kebencian dan kebohongan.
"Dalam hal ini kami hanya meminta demi tegaknya demokrasi yang bermutu dan beradab,"tandasnya.[]
Penulis : Yudi Hadi
Editor : Rusdi
Berdasarkan bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Balikpapan, laporan dugaan pelanggaran nomor 01/LP/WP/Kota/23.02/lX/2020 tanggal 28 September 2020, dinyatakan bukan merupakan pelanggaran pemilu dan tidak termasuk dalam kewenangan Bawaslu Balikpapan.
"Pada Sabtu 3 Oktober sore kemarin kami melakukan rapat pleno bersama unsur pimpinan Bawaslu Balikpapan. Kami menetapkan bahwa laporan dari saudara Agus Amri dan terlapor saudara Abdul Rais bukan merupakan kampanye.
Baik objek, maupun subjek bukan kategori kampanye. Maka kami hentikan proses hukumnya,"ungkap Koordinator Divisi Bidang Penyelesaian Sengketa Bawaslu Balikpapan, Dedi Irawan pada Minggu (4/10/2020) sore.
Dia menjelaskan, yang dimaksud dengan subjek kampanye yakni merupakan bagian dari Tim Kampanye Pemilu."Namun yang dilakukan oleh Tim Kolom Kosong tersebut bukan bagian dari Tim Kampanye Pemilu,"katanya.
Sedangkan objek kampanye lanjut Dedi, biasa disapa merupakan penyampaian visi dan misi serta program kerja."Keduanya tidak memenuhi unsur setelah kami melakukan kajian jadi bukan pelanggaran Pemilu akan tetapi diduga pelanggaran hukum lainnya,"jelasnya.
Menurutnya Bawaslu hanya berwenang pada pelanggaran Pemilu dan tidak menerima laporan aduan diluar pidana Pemilu."Karena Bawaslu berwenang penanganan pemilu maka Bawaslu Balikpapan menetapkan laporan dihentikan,"tegasnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad-Thohari, Agus Amri S.H menerima keputusan tersebut dan akan menempuh jalur pidana umum ke Kepolisian.
"Ya memang benar kami sudah terima bahwa laporan kami ke Bawaslu Kota Balikpapan dihentikan karena bukan ranah Bawaslu. Artinya ini ada tindak pidana umum yang masuk ranah kepolisian yang berwenang,"timpal Agus.
Saat ini kata Agus sedang dilakukan kajian kembali di internal untuk selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke ranah Kepolisian."Dalam minggu-minggu ini kami akan segera melaporkan ke Kepolisian entah ke Polresta Balikpapan atau ke Polda Kaltim saat ini masih kami kaji,"bebernya.
Dia menambahkan bahwa rencana melakukan pelaporan terhadap Abdul Rais selaku Ketua Tim Sosialisasi Kolom Kosong terkait dugaan ujaran kebencian dan kebohongan.
"Dalam hal ini kami hanya meminta demi tegaknya demokrasi yang bermutu dan beradab,"tandasnya.[]
Penulis : Yudi Hadi
Editor : Rusdi
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
