Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan bakal mendiskusikan hal tersebut kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pemerintah pusat.
"Tapi saya kira opsi penundaan Pilkada harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat karena tekadnya jangan sampai ada klaster Pilkada," kata Rizal Effendi, Senin (21/9/2020).
Rizal menyebut tidak ada unsur kepentingan politik pada opsi penundaan Pilkada. Kendati Menteri Dalam Negeri menyatakan pesta demokrasi tingkat daerah tetap dijalankan dengan berbagai pola untuk menghindari klaster baru.
"Ini tidak ada kepentingan politik. Betul-betul kepentingan kesehatan," ujarnya.
Balikpapan sebagai salah satu pintu gerbang Kalimantan Timur memang patut diwaspadai. Mengingat penyebaran Covid-19 telah mencapai 2.710 kasus.
"Saya sependapat Balikpapan harus dicermati dengan baik, karena angkanya tinggi terus. Tapi tidak bisa saya sendiri memutuskan," sambungnya.
Rizal akan membahas persoalan Pilkada di masa pandemi dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Bahkan, ia bersama Apeksi akan bertemu Mendagri pada Rabu nanti.
"Soal ini juga akan dibicarakan bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)," sebutnya.
Dirinya mengaku telah menerima usulan dari berbagai pihak agar pelaksanaan Pilkada dipertimbangkan kembali. Mengingat kondisi pandemi masih rawan di kota yang ia pimpin.
"Tentu kami cermati. Ini masalah peka, memang harus hati-hati. Jangan sampai ada prasangka. Seolah-olah ada kepentingan lain. Tendensi," tandas Rizal Effendi.
Sebagai informasi tambahan, sebanyak 219 orang dirawat di rumah sakit karena positif Covid-19 dengan gejala sedang dan berat. Kemudian 572 orang menjalani isolasi mandiri, 1.745 pasien dinyatakan sembuh dan 174 meninggal.
Penulis: Hendra
Editor : Bambang irawan