Penulis: Erlita Budiarti

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kutai Kartanegara (Kukar) masih belum jelas. Saat ini, program tersebut masih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beberapa standar juga tengah dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menanggapi hal ini, Kepala Pelayanan MBG Tenggarong, Fitri mengatakan saat ini yang melaksanakan program MBG di Kalimantan Timur baru di Samarinda Utara.

Program ini telah memasuki tahap ketiga termasuk di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Balikpapan, sedangkan di wilayah Kukar direncanakan akan berjalan pada 17 Februari dengan sistem catering.

“Tahap awal ini sekitar 3.310 siswa menjadi sasaran program ini. Secara menyeluruh masih ada 45 satuan pemenuhan dengan kapasitas 16.394 siswa, tetapi standar ompreng (tempat makan) dan dapur masih mengalami kendala,” jelasnya, Rabu (12/2/2025).

Sebagai informasi, BGN ini menerapkan lima model pengelolaan MBG yakni Swakelola BGN yang terhubung dengan dapur dan pengelolaan dilakukan langsung oleh BGN.

Kedua berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah juga diperlukan dalam pengelolaan menyediakan fasilitas, ketiga yaitu kerjasama dengan pihak catering dan keempat secara hybrid khusus daerah 3T.

Kelima kantin sekolah, program MBG dijalankan melalui kantin sekolah dengan prosedur dari satuan pelayanan BGN.

“Pemda juga perlu mendukung beberapa penyediaan dapur, seperti kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memriksa kualitas air dan keamanan makanan, sehingga kualitas makanan ini bisa benar benar diberikan steril,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar menjelaskan  berdasarkan surat yang diterima dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tanggung jawab program ini berada pada wewenang pemerintah pusat, sedangkan peran Pemda hanya mendukung pelaksanaannya.

“Dukungan kami dari Pemkab Kukar melakukan inventaris di wilayah yang akan menjadi pilot project, dalam menentukan lokasi dapaur umum untuk pelaksanaan MBG,” ucapnya.

Dalam meningkatkan koordinasi pihaknya terhubung dengan Kodim guna memastikan pembangunan dapur umum berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan steril sesuai dengan amanah pemerintah pusat. “Pada prinsipnya kami mendukung penuh program ini,” pungkasnya.

Editor: Erwin