Penulis: Claudius Vico

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Samarinda menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang untuk menyuarakan rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk perguruan tinggi.

Mahasiswa yang mengatasnamakan kelompok mereka sebagai Aliansi Mahakam menolak wacana pemberian izin tambang yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba).

Mereka menyuarakan orasi yang mewakili kekhawatiran mereka, berharap agar anggota legislatif mendengar dan memperhatikan keresahannya.

Narahubung Aksi, Andi Mauliana Muzakkir yang juga Ketua Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengungkapkan pihaknya akan terus menyuarakan hal tersebut sampai legislator yang baru saja terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) lalu turut menyuarakan penolakan yang sama.

“Pokoknya kami di sini sampai menang, yaitu penolakan yang kami sampaikan juga turut disampaikan oleh para wakil rakyat kita di Kaltim menyuarakan ke DPR RI,” ungkapnya, Kamis (6/2/2025).

Bukan tanpa sebab penolakan itu mereka sampaikan, bagi Andi Mauliana pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi tidak ada urgensinya, sebab kegiatan pertambangan selama ini juga sudah bergerak lewat perusahaan swasta yang ada.

“Wakil rakyat kita perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, hal ini banyak yang menentang karena dampaknya juga besar, hingga saat ini banyak anak yang mati di lubang tambang,” tegasnya.

Tidak hanya faktor sosial yang disampaikan, pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi juga dinilai meruntuhkan reputasi akademik di kampus, mereka mengkhawatirkan apabila hal itu terjadi, fungsi dan peran pendidikan sudah tidak lagi fokus terhadap mencetak generasi penerus bangsa.

“Kita mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, kalau disuruh mengelola tambang esensi perguruan tinggi itu akan hilang,” tegasnya. 

Editor: Erwin