Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora PPU Muhtar menjelaskan, seluruh anggaran sudah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut difokuskan pada kebutuhan operasional utama kontingen.
"Dari anggaran Rp5,7 Miliar itu sudah dialokasikan untuk masing-masing pos sesuai DPA yakni transportasi, akomodasi, konsumsi, uang saku, baju defile hingga obat-obatan dan vitamin. Anggaran tersebut memang tidak cukup untuk pengadaan alat tanding dan baju tanding," ungkap Muhtar , Rabu (4/11/2026).
Disdikpora PPU sendiri tidak terlibat dalam proses asistensi penganggaran diawal karena semula mengira alokasi anggaran berada di bawah kewenangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU. "Awalnya kami tahu anggaran ini ada di KONI, setelah dipastikan cantolannya di Disdikpora," ujarnya.
Muhtar mengaku belum bisa memberikan solusi apapun karena kondisi keterbatasan anggaran dan berharap walaupun tidak mampu membantu untuk pengadaan seragam, tim pengurus cabor bisa berbesar hati.
“Untuk uang saku atlet akan kami transfer ke rekening masing-masing. Kalau transportasi dan konsumsi diserahkan kepada pihak manajer atau ofisial cabor,” jelasnya.
Kondisi ini diyakininya tidak akan mematahkan semangat bertanding para atlet PPU. "Dengan keadaan seperti ini, kami tidak berani mematok target. Namun, saya yakin atlet-atlet PPU adalah pejuang yang tangguh dan pantang menyerah," tegasnya.
Mengenai pemberian bonus bagi atlet yang berhasil menyumbang medali, pihak Disdikpora telah mengajukan usulan ke pimpinan daerah dengan merujuk pada standar daerah lain, yakni perkiraan Rp50 Juta hingga Rp75 Juta, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut.
"Kukar bonus atletnya itu Rp75 Juta, Balikpapan Rp50 Juta. Ini akan menjadi patokan kami untuk membahas dengan pimpinan," tutupnya.
Editor: Aspian Nur
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora PPU Muhtar menjelaskan, seluruh anggaran sudah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut difokuskan pada kebutuhan operasional utama kontingen.
"Dari anggaran Rp5,7 Miliar itu sudah dialokasikan untuk masing-masing pos sesuai DPA yakni transportasi, akomodasi, konsumsi, uang saku, baju defile hingga obat-obatan dan vitamin. Anggaran tersebut memang tidak cukup untuk pengadaan alat tanding dan baju tanding," ungkap Muhtar , Rabu (4/11/2026).
Disdikpora PPU sendiri tidak terlibat dalam proses asistensi penganggaran diawal karena semula mengira alokasi anggaran berada di bawah kewenangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU. "Awalnya kami tahu anggaran ini ada di KONI, setelah dipastikan cantolannya di Disdikpora," ujarnya.
Muhtar mengaku belum bisa memberikan solusi apapun karena kondisi keterbatasan anggaran dan berharap walaupun tidak mampu membantu untuk pengadaan seragam, tim pengurus cabor bisa berbesar hati.
“Untuk uang saku atlet akan kami transfer ke rekening masing-masing. Kalau transportasi dan konsumsi diserahkan kepada pihak manajer atau ofisial cabor,” jelasnya.
Kondisi ini diyakininya tidak akan mematahkan semangat bertanding para atlet PPU. "Dengan keadaan seperti ini, kami tidak berani mematok target. Namun, saya yakin atlet-atlet PPU adalah pejuang yang tangguh dan pantang menyerah," tegasnya.
Mengenai pemberian bonus bagi atlet yang berhasil menyumbang medali, pihak Disdikpora telah mengajukan usulan ke pimpinan daerah dengan merujuk pada standar daerah lain, yakni perkiraan Rp50 Juta hingga Rp75 Juta, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut.
"Kukar bonus atletnya itu Rp75 Juta, Balikpapan Rp50 Juta. Ini akan menjadi patokan kami untuk membahas dengan pimpinan," tutupnya.