Bupati PPU Tekankan Kinerja dan Keterbukaan OPD

Harmonisasi program ke depan akan dilakukan secara tematik. Pola tersebut akan membuat pembahasan lebih fokus dan efektif karena hanya melibatkan OPD yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas.

"Jangan semua hadir dalam setiap rapat. Kita akan bahas secara tematik agar lebih fokus, lebih efektif, dan menghasilkan solusi yang benar-benar bisa dijalankan," kata Mudyat Senin (29/6/2026).

Selain membahas pola kerja, Mudyat juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten PPU yang masuk sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Ia meminta seluruh perangkat daerah mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi tersebut melalui implementasi kebijakan yang terukur.

Sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah di antaranya pelaksanaan Perbup Produk Serambi Nusantara, dukungan fasilitas bagi pondok pesantren, optimalisasi pengelolaan sampah, pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mudyat juga mengingatkan agar seluruh OPD tidak lagi bekerja sendiri-sendiri dalam menjalankan program bantuan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih. "Kita harus memastikan seluruh program saling terhubung. Jangan sampai satu keluarga menerima banyak bantuan sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru terlewat," tegasnya.

Ia turut menyoroti pentingnya kemampuan pejabat dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia meminta seluruh kepala OPD menguasai materi program yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak menghindari wartawan saat memberikan keterangan.

"Kalau itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kuasai materinya. Jangan menghindari media. Berikan penjelasan yang benar karena informasi yang tidak disampaikan dengan baik akan memunculkan opini yang sulit diluruskan," katanya.

OPD diminta memberi perhatian serius terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan wajib, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Yang dibangun bukan hanya program, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap OPD harus bekerja lebih terukur, terbuka, dan saling berkolaborasi," tutup Mudyat.

Editor : Aspian Nur

Bupati PPU Tekankan Kinerja dan Keterbukaan OPD

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Rumah Dua Lantai Terbakar di Balikpapan Barat, Lansia Dilarikan ke Rumah Sakit

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini