KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Puluhan warga yang terdampak pembangunan Bandara IKN menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Bank Tanah Penajam Paser Utara (PPU), Senin (3/2/2025).

Mereka hadir untuk menuntut kejelasan pelaksanaan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah. 

Menyikapi hal ini, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Badan Bank Tanah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 64 Tahun 2021. 

Dalam aturan itu disebutkan, Badan Bank Tanah wajib menyediakan minimal 30 persen tanah yang diperuntukkan bagi Badan Bank Tanah untuk reforma agraria.

Sampai dengan saat ini, ada tiga wilayah yang terdapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah telah dialokasikan untuk reforma agraria, yakni PPU, Kalimantan Timur seluas 1.873 Ha, Cianjur, Jawa Barat seluas 203 Ha dan Poso, Sulawesi Tengah seluas 1.550 Ha.

“Hingga saat ini, reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah PPU merupakan yang paling siap dan telah menyiapkan tanah seluas kurang lebih 400 Ha untuk reforma agraria tahap I, di mana ini menyasar pada subjek yang terdampak pembangunan Bandara IKN dan jalan tol IKN seksi 5B,” bebernya dalam press releasenya.

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga sangat terbuka dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun, ia menjelaskan dalam implementasi reforma agraria, Badan Bank Tanah hanya ditugaskan untuk menyiapkan tanahnya.

“Lahan tersebut sudah 100 persen siap. Bahkan kami sudah mengeluarkan biaya untuk membuatkan badan jalan bagi subjek yang akan mendapatkan reforma. Sehingga, mereka bisa langsung memaksimalkan tanah tersebut untuk menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan,” tegasnya.

Badan Bank Tanah bersama dengan GTRA, Kementerian ATR/BPN dan Forkopimda terus berkoordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami terus mengupayakan yang terbaik agar ini bisa segera diserahkan kepada masyarakat yang menjadi subjek RA. Kami semua tentu tidak mau ini menjadi janji belaka,” tuturnya.

Sementara itu, Team Leader Project PPU, Syafram Zamzami menyampaikan, aksi unjuk rasa berjalan dengan sangat kondusif. Pihaknya menerima dengan tangan terbuka kepada perwakilan yang hadir.

“Kami sampaikan terima kasih telah menciptakan kondusifitas dalam penyampaian aspirasi. Kami menerima kehadiran mereka dan kami jelaskan berkaitan dengan tuntutan mereka sebagaimana tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam reforma agraria,” ungkap Syafran.

Syafran menambahkan Badan Bank Tanah telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada calon subjek RA, khususnya yang terdampak pembangunan Bandara IKN. 

Dalam sosialisasi tersebut, telah disepakati bersama bahwa semua pihak mendukung proses pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah.

“Kami berkomitmen untuk terus mengupayakan yang terbaik. Koordinasi juga terus dilakukan dengan stakeholder terkait dalam hal ini GTRA, Forkopimda, dan Kementerian ATR/BPN,” pungkasnya. 

Editor: Erwin