Alasan utama yang dikemukakan adalah keterbatasan anggaran serta ketatnya waktu untuk proses pengadaan kebutuhan atlet dan kontingen.
Hingga saat ini pihaknya belum memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung persiapan Porprov. Bahkan, jika terjadi penambahan anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Daerah Perubahan (APBD), ia menilai waktu yang tersedia tetap tidak realistis untuk memenuhi seluruh kebutuhan teknis.
“Kalau bicara anggaran, saat ini kami memang belum memiliki. Kalaupun ada penambahan di APBD Perubah persoalannya adalah proses pengadaan barang. Tidak mungkin dalam waktu satu bulan kami bisa menyelesaikan seluruh proses pengadaan,” kata Muslimim, Jumat (13/2/2026).
Ia merinci, kebutuhan yang harus dipenuhi tidak hanya menyangkut aspek teknis pertandingan, tetapi juga perlengkapan dasar kontingen seperti baju, jaket, dan kemeja resmi. Seluruhnya memerlukan prosedur administrasi dan tahapan pengadaan sesuai aturan yang berlaku.
Atas pertimbangan tersebut, Disporapar Samarinda menyarankan agar pelaksanaan Porprov ditunda ke awal tahun 2027.
Namun demikian, Muslimin mengakui usulan tersebut berpotensi berbenturan dengan agenda babak kualifikasi menuju ajang olahraga tingkat nasional.
“Kalau memungkinkan, kami menyarankan ditunda ke awal 2027. Tapi tentu akan berbenturan dengan persiapan babak kualifikasi. Ini yang juga harus dipertimbangkan secara matang,” ujarnya.
Di sisi lain, Kaltim juga akan menjadi tuan rumah Sukan Borneo. Namun Muslimin menegaskan agenda tersebut tidak memengaruhi prioritas persiapan Porprov maupun agenda besar lainnya.
“Suka Borneo tidak mempengaruhi kegiatan kita. Itu agenda yang berbeda,” katanya.
Menurutnya, Pekan Borneo bukanlah agenda prioritas dalam konteks pembinaan prestasi jangka panjang. Dirinya membedakan secara tegas antara event seremonial dan agenda strategis yang berorientasi pada prestasi.
“Sukan Borneo itu bukan prioritas. Itu lebih ke seremonial. Berbeda dengan ajang yang menjadi tolok ukur pembinaan dan babak kualifikasi,” jelasnya.
Muslimin menekankan pentingnya membedakan skala prioritas dalam pengelolaan olahraga daerah. Ia mencontohkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang secara khusus diperuntukkan bagi pelajar dan memiliki fungsi pembinaan tersendiri.
“Popda itu lain cerita. Itu untuk pelajar. Jadi memang harus dibedakan mana yang prioritas dalam rangka persiapan menuju PON dan mana yang tidak,” ujarnya.
Dirinya juga menyinggung bahwa ukuran keberhasilan dalam olahraga seharusnya dilihat dari capaian pada ajang yang menjadi bagian dari sistem kualifikasi resmi, bukan sekadar kemenangan dalam event seremonial.
“Kalau bicara standar ukuran keberhasilan, tentu harus dilihat dari proses babak kualifikasi. Itu yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Disporapar Samarinda berharap ada keputusan yang realistis dan strategis agar persiapan atlet tidak terkesan dipaksakan sekaligus tetap menjaga kualitas pembinaan olahraga daerah menuju level yang lebih tinggi.
Editor: Erwin