Rapat membahas hal itu berlangsung di Ruang Rapat KONI Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Selasa (11/7/2023) sore tadi.
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Abdul Kadir menjelaskan, bimtek yang direncanakan berlangsung 22 Juli pekan depan bakal dihadiri perwakilan 65 pengprov cabor dan perwakilan KONI kabupaten/kota.
"Bimtek keuangan ini supaya ada keseragaman agar semua cabang olahraga khususnya yang menerima uang dari KONI tidak salah sistem pelaporannya," kata Kadir kepada Korankaltim.com.
Yang dikhawatirkan berdasarkan pengalaman terdahulu, laporan masing-masing cabang olahraga tidak sesuai dengan standar yang diinginkan, baik dari KONI Kaltim maupun pemerintah daerah yang bisa membuat adanya temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu seluruh pengprov cabang olahraga diwajibkan mengikuti bimtek ini.
"Paling tidak bendahara yang harus ikut, karena dia yang membukukan dan mencairkan keuangan di masing-masing cabor, sehingga kalau dia ikut maka akan tau persis ini seperti apa pengelolaan dan pelaporan keuangan, harapannya sih gitu," tegas Kadir.
Dari bimtek ini diharapkan ada perubahan pengelolaan dan pelaporan, sebab apabila terjadi perubahan dan penyelarasan dari pelaporan dan pengelolaan maka akan berdampak pada KONI dan masing-masing pengprov.
"Karena kalau laporannya kurang bagus yang rugi semuanya. Kalau seandainya jadi temuan, dan BPK tidak mengembalikan kembali rekomendasi yang bagus bagi KONI daerah, maka kita rugi," ucap Kadir.
Editor: Aspian Nur