Hal itu menurut Husry perlu dilakukan agar pemerintah tidak merasa terbebani dengan anggaran besar sementara prestasi yang diraih belum tentu sesuai dengan yang diharapkan.
“Contohnya saja saat PON XX di Papua tahun 2021 lalu, kalau dihitung-hitung, anggaran yang diperlukan sebesar Rp300 miliar mulai dari masa persiapan sampai selesainya PON di Papua dan hasilnya Kaltim peringkat 7 dengan 25 medali emas, padahal biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Hitung saja berapa kira-kira harga satu medali emas kalau uang yang digunakan mencapai Rp300 miliar,” papar Husry.
Dengan anggaran sebesar itu seharusnya menurut Husry posisi Kaltim bisa lebih baik karena Bali yang notabene anggarannya lebih kecil berada di 5 Besar, posisi yang ditargetkan kontingen Benua Etam sejak awal namun akhirnya tak terwujud.
“Karena itu ketua umum di KONI Kaltim berikutnya harus pintar-pintar mengelola anggaran, jangan sampai anggaran besar prestasi kecil. PON XXI di Aceh dan Sumatera tahun 2024 mendatang prestasi harus lebih baik dengan anggaran yang lebih minimalis,” tegasnya.
Husry tak ragu menyebut nama H Zairin Zain sebagai sosok yang tepat untuk memimpin KONI Kaltim karena diyakini bisa mengelola keuangan dengan baik. “Pak Zairin, siapa yang tidak kenal beliau di Kaltim? Berpengalaman di birokrat, dekat dengan pemerintahan dan mantan ketua Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kaltim yang mengelola keuangan di daerah. Kalau Pak Zairin jadi ketua KONI Kaltim, saya yakin beliau mampu mengelola keuangan dengan baik demi prestasi yang lebih baik,” tegas Husry.
Diketahui KONI Kaltim akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) yang menurut rencana berlangsung April 2022 mendatang atau paling cepat Maret 2022. Zairin mencalonkan diri untuk maju dan akan bersaing dengan H Rusdiansyah Aras pada pencalonan tersebut.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim Agus Tianur secara terpisah menyatakan dengan majunya Zairin setidaknya akan ada persaingan di Musprov KONI Kaltim periode 2022-2026 tersebut. “Kalau calon tunggal pengurus cabang olahraga tak bisa memilih mana yang terbaik,” sebut Agus.
Ditegaskan Agus, Zairin punya semuanya untuk jadi calon ketua. “Apalagi yang tidak dari Pak Zairin? Beliau dekat dengan birokrat, berpengalaman di pemerintahan dan tak perlu diragukan di olahraga.
Kedekatan dengan pemerintah mutlak diperlukan karena meski pemerintah tidak punya hak suara di Musprov tapi soal anggaran yang dikucurkan untuk KONI kewenangan pemerintah, menentukan anggaran,” paparnya.
Zairin diharapkan memimpin KONI Kaltim demi mengangkat prestasi olahraga di daerah. “Beliau punya kompetensi, integritas dan literasi untuk memajukan olahraga Kaltim,” sebut Agus. Zairin Zain sendiri sudah menegaskan tekadnya untuk maju di pencalonan ketua umum KONI Kaltim.
“Saya siap memajukan olahraga Kaltim. Terus terang saya mengakui tidak dikenal banyak oleh pengurus cabang olahraga tapi dengan terpilih sebagai Tokoh Olahraga Kaltim 2021 itu sudah cukup menjelaskan bagaimana kiprah saya selama ini di olahraga,” sebut Zairin.
Zairin selama ini terus memonitor bagaimana kondisi KONI Kaltim, berkomunikasi dengan Pak Zuhdi Yahya sebagai ketua umum saat ini, mencari tahu apa saja kebutuhan KONI dan cabang olahraga,” paparnya.
Zuhdi Yahya bahkan selalu diingatkan Zairin agar meraih prestasi sesuai dengan anggaran yang tersedia. “Kalau saya terpilih saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, memberikan perhatian kepada KONI di daerah, men-support dengan anggaran yang cukup demi prestasi karena sejatinya pengurus cabang olahraga ujung tombak dalam prestasi, bukan di KONI. Fasilitas olahraga harus dijaga, bersinergi dengan pemerintah,” tutup Zairin.
Sementara itu pernyataan menarik disampaikan Wakil Ketua Umum III Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Pengprov PBSI) Kaltim M Husni Fakhruddin terkait dengan kepengurusan KONI Kaltim sebagai organisasi olahraga tertinggi di Benua Etam saat ini.
Pria yang akrab disapa Ayub ini menegaskan kalau KONI merupakan alat perjuangan, bukan alat kenyamanan. “Saya ingin bercerita sedikit, tahun 1938 saat ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) dibentuk untuk memperjuangkan prestasi olahraga nasional yang saat itu masih dijajah kolonial. Akhirnya dari situ muncul volunteer, para relawan olahraga yang berjuang agar cabang olahraga mendapat dana yang bagus demi prestasi,” papar Ayub.
“Jadi agak lucu kalau sekarang justru ada pengurus cabang olahraga datang ke KONI berharap anggaran demi prestasi atlet mereka sementara seharusnya KONI yang berjuang dan memberikan itu kepada pengurus cabang olahraga. Saya tahu banyak hal ini karena belajar dari Menpora Pak Zainuddin Amali,” ungkap Ayub.
Penulis: Linda Muliani
Editor: Aspian Nur
