2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rapat Paripurna ke-36, Kamis (15/5/2025) hari ini.
Ketua DPRD Kutim Jimmi menegaskan, penyusunan Raperda ini dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru. Ia menyebutkan, pembahasan dilakukan secara mendalam oleh panitia khusus (pansus) bersama pihak eksekutif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Raperda ini bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat yang ingin hidup damai. Setiap pasal disusun dengan mempertimbangkan norma lokal, budaya dan kebiasaan masyarakat,” ujar Jimmi.
Raperda ini mencakup pengelolaan ruang publik dan fasilitas umum secara bijak, serta penanggulangan aktivitas ilegal yang meresahkan, seperti premanisme dan penyalahgunaan area publik. Sanksi administratif yang diterapkan dirancang untuk memberikan efek jera.
"Namun tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan non-represif," imbuhnya..
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutim Sudirman Latif menyatakan substansi Raperda ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Regulasi ini adalah bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman.
"Mulai dari pengendalian kebisingan, penyalahgunaan fasilitas umum, hingga aktivitas yang menimbulkan keresahan semuanya diatur secara jelas,” kata Sudirman.
Raperda ini juga memperkuat peran aparatur penegak perda seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan humanis dan persuasif.
"Raperda ini tidak hanya mengandalkan pendekatan dari atas (top-down), tetapi juga mendorong pelibatan aktif masyarakat," ulasnya.
Pemerintah berencana membentuk dan membina kelompok sadar hukum dan keamanan, guna meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga ketertiban lingkungan.
Setelah disepakati bersama, Raperda ini akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam membangun kehidupan sosial yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan. Raperda ini hadir bukan sebagai simbol kekuasaan.
"Tetapi sebagai wujud kepedulian dan harapan akan lingkungan yang damai dan manusiawi," pungkas Sudirman.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
