Diduga Belum Kantongi Izin, DLH Kutim Hentikan Sementara Pembangunan Pabrik Sawit di Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Marlin Sundu menjelaskan, penyegelan dilakukan karena perusahaan diduga melanggar ketentuan perizinan yang berlaku. "Proses penyegelan dilakukan setelah kami menemukan adanya pelanggaran, seperti tidak adanya izin persetujuan lingkungan dan perizinan lokasi," kata Marlin saat dikonfirmasi Kamis (13/2/2025).

Perusahaan tersebut setidaknya melanggar dua proses administrasi yaitu tidak memiliki izin persetujuan lingkungan hidup dan perizinan lokasi. "Karena berdasarkan hasil pemetaan di lapangan ada beberapa lokasi yang memang tidak tercover dalam izin," paparnya.

Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dimiliki perusahaan tersebut disebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tentu harus memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pembangunan pabrik tersebut. "Seharusnya kajian dilakukan terlebih dahulu sebelum tahap pembangunan konstruksi," tegasnya.

Senada, Pelaksana Tugas (Plt) DLH Kutim Dewi menyebutkan, karena ada pelanggaran maka pihaknya terpaksa melakukan penyegelan atau penghentian sementara pembangunan. Persetujuan lingkungan merupakan dasar yang harus dimiliki sebelum melakukan kegiatan dan seharusnya ada di tahap perencanaan. "Jadi jangan alergi dengan bahasa penegakan hukum dan tindakan penyegelan karena itu sesuai dengan aturan," kata Dewi.

Humas PT KSM Rifky saat dihubungi enggan memberikan penjelasan secara gamblang. "Saya tidak berkompeten untuk menjawab terkait persoalan itu. Kami rasa tidak ada komentar apapun terkait penutupan itu," kata Rifky via telepon seluler.

Editor: Aspian Nur

Diduga Belum Kantongi Izin, DLH Kutim Hentikan Sementara Pembangunan Pabrik Sawit di Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini