Hal itu mengingat realisasi serapan anggaran masih kecil atau sekitar 36 persen. Untuk itu Kepala OPD diminta fokus mengejar realisasi anggaran dan kegiatan jelang akhir tahun yang masih belum optimal.
Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang meminta agar pejabat pelaksana teknis untuk menunda sementara kegiatan ke luar daerah yang dirasa tidak memiliki kepentingan yang mendesak. “Jangan sampai mengabaikan tugas penting yang dapat menghambat serapan anggaran," jelas Kasmidi saat dikonfirmasi pada Selasa (21/11/2023).
Sebagai bentuk penekanan, pihaknya telah sudah menyiapkan bentuk konsekuensi atau tindakan bagi OPD yang tidak bisa mengoptimalkan realisasi anggaran yang telah diprogramkan. "Semua akan dipermudah. Tidak ada lagi istilah pilih kasih antara OPD satu dengan lainnya. Jadi harus bekerja secara maksimal," harapnya.
Ia menyebutkan, pengendalian dan evaluasi dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting. Karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Sebagaimana diketahui, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 yang awalnya memiliki total anggaran belanja Rp5,9 triliun dan pada APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp9,7 triliun.
Dengan anggaran yang cukup besar tersebut, menurutnya menjadi tantangan bagi seluruh jajaran agar mampu merealisasikannya. Hal itu tidaklah mudah untuk merealisasikannya hingga akhir tahun 2023.
Maka itu ia meminta agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih keras dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan. "Tentu optimalisasi anggaran perlu dilakukan guna meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat," , jelasnya.
Editor: Maruly Zainuddin