"Demi memenuhi kewajiban keuangan di level pemerintah yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. LKPD Kutim tidak serta merta tersusun begitu saja," papar Teddy saat dikonfirmasi Jumat (12/11/2021).
Hal itu memang harus membutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mengoptimalisasi dalam mendukung raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada laporan keuangan pemerintah daerah.
Pihaknya kini telah menerapkan sistem Electronic Data Monitoring (e-TAM) yakni sebuah sistem informasi yang berbasis website yang digunakan oleh OPD dalam menyampaikan laporan keuangan secara daring (dalam jaringan).
"Agar proses pekerjaan menjadi efisien dan hasilnya menjadi efektif. Sekaligus menjadi solusi saat dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19," paparnya.
Terpenting juga sinergitas agar LKPD dapat disajikan tepat waktu, akurat dan akuntabel. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada setiap OPD terkait pelaporan dan pengelolaan keuangan secara baik dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Demi menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat kinerja yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Termasuk mendukung pemerintah meraih predikat WTP," tutupnya.
Penulis: Zulhamri
Editor : Bambang Irawan
