"Kami melakukan kunjungan ini untuk melihat kondisi secara langsung. Jika memang ada hal-hal sangat urgen akan berusaha mencarikan solusi seperti kebutuhan makanan, baju layak pakai dan tempat tinggal sementara," sebutnya.
Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan alokasi dana yang bisa dikucurkan sebab harus dilakukan koordinasi Pemkab Kutim. Namun secara prinsip pihaknya akan mengawal sepenuhnya kucuran bantuan dari pemerintah.
"Karena yang punya wewenang sepenuhnya adalah pemerintah sehingga berapapun plot anggaran nantinya kami pasti menyetujui," sebutnya.
Dia menyarankan untuk penanganan tanggap darurat ini tidak hanya terfokus pada APBD melainkan bisa melibatkan pihak ketiga untuk menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
"Jadi sebaiknya melibatkan pihak ketiga sebab jika hanya menunggu alokasi APBD prosesnya cukup lama sementara ini butuh penanganan cepat," harapnya.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar menambahkan setelah melihat kondisi yang ada pihaknya juga akan berinisiatif untuk membantu kebutuhan yang sangat mendesak.
"Tentu kunjungan ini bertujuan untuk mendengar keluhan pengasuh ponpes yang kiranya bisa segera ditangani secepatnya. Kami akan membantu mencarikan solusi," sebut dia.
Perwakilan pengurus Ponpes Rusini, menjelaskan untuk kebutuhan makanan dan pakaian masih terbilang mencukupi karena adanya bantuan dari berbagai organisasi kemasyarakatan.
"Kami mengharapkan agar bangunan tempat tinggal santri dan pengasuh segera cepat progresnya. Kisaran lima kamar. Dua kamar ustaz/ustazah dan tiga kamar santri," tandasnya.
Penulis : Zulhamri
Editor : Bambang Irawan