"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-setingginya atas dukungan publik kepada partai demokrat atas terjadinya Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat (GKP-PD) secara ilegal dan inkonstitusional yang merupakan perbuatan melawan hukum," sebutnya.
Pihaknya tetap solid dan setia kepada hasil kongres ke V partai demokrat di bawah kepemimpinan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono. Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan serta telah diterbitkan dalam lembaran berita Negara RI.
"Bahwa lambang partai demokrat termasuk panji-panjinya telah didaftarkan dan diakui oleh negara sesuai nomor pendaftaran IDM 000201281 telah disahkan oleh klKementerian Hukum dan HAM RI," bebernya.
Ia juga menegaskan setelah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) namun menilai aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut dan produk yang dihasilkan bertentangan dengan surat keputusan pemerintah yang telah diterbitkan dalam berita negara tentang kepengurusan, AD/ART dan lambang partai.
"Jadi patut dicurigai jika adapihak-pihak tidak bertanggungjjawab yang akan membentuk kepengurusan, menggunkapn lambang, dan membuka kantor mengatasnamakan PD tidak sah dan melawan hukum," ungkapnya.
Pihaknya mengimbau apabila masyarakat mengetahui dan menemukan kejadian tersebut sebagaimana yang dimaksudkan agar dapat melaporkan ke jajaran pengurus.
Penulis: Zulhamri
Editor : Bambang Irawan
