“Pilihan kami Cuma dua pak, masuk ke-ruang paripurna atau tidak,” ungkap Irwan Abbas, kordinator lapangan Aliansi Mahasiswa Kutim.
Ratusan mahasiswa memilih masih bertahan dan melakukan orasi tuntutan hingga melakukan jeda sementara waktu. Sebelumnya Sept Agis selaku Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutim menjelaskan sejak awal pembentukan RUU Omnibus Law sudah ada kejanggalan dalam proses pembentukan UU tersebut, mulai dari pembahasan yang tidak transparan dan tidak partisipatif.
UU Omnibus Law yang sudah disahkan, akan membawa problematika baru di masyarakat bawah. Utamanya kaum buruh. Jangan sampai kemudian buruh jadi korban dari kepentingan oligarki yang ingin menang sendiri.
GMNI selama ini memberi perhatian khusus terhadap pasal-pasal yang tidak menguntungkan para pekerja, pasal yang mengilangkan pidana korporasi, serta pasal yang mengurangi peran daerah sebagai daerah otonomi.
“Kami tidak ingin pemberlakuan UU Omnibus Law ini, yang diciptakan dengan niat memperbaiki kekurangan dari UU yang ada, justru membuat keadaan semakin kacau dan rakyat kecil semakin tertindas,” tegas Agis.
Sementara Irwansyah, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Timur menilai, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak memihak kepada kepentingan kelas buruh dan dalam pembahasannya UU tersebut sangat terburu-terburu.
“Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sangat merugikan masyarakat dan kaum buruh, oleh karena itu kami berharap UU tersebut dapat di tinjau kembali untuk dapat memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Irwan.
Begitu juga dengan Putra, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sangatta dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang butir demi butirnya dinilai merugikan masyarakat.
UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR terkesan dipaksakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia mengulas, aksi demi aksi penolakan Omnibus Law sudah gencar dilakukan elemen buruh, mahasiswa, hingga kalangan masyarakat sipil lainnya, namun baik pemerintah maupun DPR tetap tak mau mendengar.
"Kami menolak dikarenakan UU Omnibus Law sudah di UU-kan bukan lagi RUU. Maka dari itu kita akan terus mengawal UU yang tidak berpihak kepada rakyat untuk bisa digagalkan dengan cara apapun," tegasnya. (*)
Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur
