Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, menggelar serap aspirasi di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Sabtu (8/8/2026). 

Tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, reses tersebut dimanfaatkan Desman untuk mendengar langsung berbagai persoalan masyarakat yang hingga kini belum tersentuh optimal oleh program pemerintah daerah. 

Sejumlah perwakilan ketua RT, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan pemuda Karang Taruna menyampaikan keluhan serta kebutuhan yang dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Salah satu persoalan yang mencuat yakni minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU). 

Ketua RT 07 Kelurahan Maluhu, Fujianto, mengatakan masih terdapat sedikitnya lima titik yang belum memiliki penerangan memadai. Titik tersebut meliputi Gang Kelengkeng, Gang Rambutan, area di samping musala hingga akses menuju Gang Kopi, serta Gang Jeruk. Kondisi itu membuat sejumlah ruas lingkungan menjadi gelap, terutama pada malam hari. 

“Kemarin kami sempat mendapat bantuan PJU tanggapan (per game) tapi cuma enam titik. Kami bingung baginya, akhirnya ditaruh di Gang Anggur dan Gang Kopi masing-masing tiga titik. Kalau dihitung, kami masih butuh lebih 20 PJU tenaga surya lagi,” ujarnya. Sejauh ini, ia menilai ruas jalan tersebut masih aman dari tindakan kriminal. 

Meski demikian, warga mengkhawatirkan kemunculan hewan buas di malam hari akibat kondisi jalan yang gelap. Usulan pengadaan LPJU disebutkan telah disampaikan melalui Lurah terdahulu namun belum terealisasi karena kendala anggaran. 

Selain masalah penerangan, Desman Minang juga menerima aspirasi dari Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menginginkan program pelatihan berkelanjutan, seperti cara pengolahan pupuk dan pembuatan jamu tradisional. 

Dalam kesempatan ini, Desman memberikan apresiasi kepada kader Karang Taruna di RT 07 yang secara swadaya mengelola bank sampah dan bekerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta untuk mendaur ulang sampah agar bernilai ekonomis. Namun, gerakan positif ini terhambat oleh ketiadaan armada pengangkut. 

“Mereka punya kendala tidak adanya operasional untuk mengangkut sampah dari lingkungan RT 07 ke rumah sakit tersebut. Contoh kecilnya seperti motor roda tiga. Ini hal ringan yang harusnya bisa ditangani pemerintah,” bebernya. 

Politisi dari Partai PKB ini berjanji akan mengawal aspirasi warga Maluhu agar masuk dalam skema penganggaran pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta dinas terkait lainnya. 

“Banyak hal yang ternyata hari ini tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Dinas terkait harus hadir dan tengok ke lapangan. Saya berharap DLHK bisa menganggarkan bantuan operasional bank sampah ini, apakah di APBD Perubahan 2026 atau di APBD Murni 2027,” ungkapnya. Ia menambahkan, pemerintah harus memberikan solusi alternatif sekecil apa pun demi menjaga semangat positif pemuda Karang Taruna dan warga Maluhu. 

“Jangan sampai gerakan kreatif dan nilai positif dari urusan sampah ini terhenti hanya karena faktor operasional yang sebenarnya sangat ringan bagi pemerintah,” tutupnya . 

Editor: Erwin