Penulis : Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  –  Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan instrumen penting dalam menjawab kebutuhan mendesak yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.  Satu diantara implementasinya adalah alokasi anggaran sekitar Rp4 Miliar hingga hampir Rp5 Miliar untuk pembangunan fasilitas sekolah di Kecamatan Loa Janan.

Hal itu disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri yang menyebut penggunaan BTT telah sesuai dengan ketentuan karena diperuntukkan bagi kondisi darurat, bencana maupun keadaan mendesak yang tidak dapat ditunda. “BTT memang digunakan untuk kondisi bencana, darurat, dan keadaan mendesak. Kondisi sekolah di Loa Janan termasuk kategori mendesak karena kalau tidak segera dibangun, anak-anak harus terus menumpang di sekolah lain dengan sistem belajar pagi dan sore,” kata Aulia dikonfirmasi Korankaltim.com, Rabu (29/7/2026).

Pemkab Kukar saat ini tengah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan perencanaan agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah pun menargetkan pembangunan sekolah tersebut rampung pada akhir tahun 2026 sehingga para siswa dapat kembali menempati gedung baru pada awal tahun ajaran berikutnya. “Target kami akhir tahun ini pekerjaan selesai. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mundur, tetapi seluruh tahapan administrasi juga harus dipenuhi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ucap Aulia.

Selain menyoroti penggunaan BTT, Aulia juga menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar yang dipastikan agenda penyampaian dokumen perencanaan anggaran tetap berlangsung lancar sesuai mekanisme yang berlaku. “Alhamdulillah penyampaian KUA-PPAS Tahun 2027 bisa berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya,” ujar Aulia lagi.

Pemkab Kukar memproyeksikan kapasitas fiskal daerah pada 2027 berada dikisaran Rp5,5 Triliun. Proyeksi tersebut masih bersifat konservatif sembari menunggu kepastian transfer dari pemerintah pusat, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sumber pendapatan lainnya. Orang nomor satu Kukar ini menegaskan, kehati-hatian dalam menyusun proyeksi pendapatan merupakan langkah strategis untuk menjaga kesehatan fiskal daerah dan menghindari munculnya utang baru.

“Kami belum berani memasukkan proyeksi pendapatan yang belum pasti. Kalau dipaksakan masuk tetapi ternyata tidak terealisasi, ujungnya bisa menjadi utang. Kita berusaha menjaga agar tahun 2027 tidak terbebani utang baru, atau kalau pun ada bisa diminimalkan,” tutup Aulia.

Editor: Aspian Nur