Ditolak Desa dan Kecamatan, Investor Luar Tetap Nekat Tambang Emas Ilegal di Tabang, Polisi Sita Alat Berat

Langkah hukum ini diambil menyusul laporan masyarakat dan para aktivis terkait dugaan mobilisasi alat berat secara ilegal yang sempat viral di berbagai media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta pihak kecamatan setempat telah menggelar bedah kasus untuk mengusut sengkarut pertambangan tersebut.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) Erwin mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi, kepala desa (kades) dan camat setempat mengaku tidak mengetahui secara persis masuknya aktivitas alat berat tersebut. Terdapat investor luar yang datang dan melakukan kerja sama operasional dengan pihak oknum lokal. "Ternyata operasional mereka juga tidak mengantongi izin spesifik tentang penambangan," ungkap Erwin, Rabu (29/7/2026).

Pihak perusahaan sebenarnya sempat mengajukan izin untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS), bukan izin penambangan. Namun, permohonan tersebut secara tegas telah ditolak oleh pihak pemerintahan desa maupun kecamatan. Meski telah ditolak berulang kali, pihak investor tetap nekat melakukan aktivitas pengerukan secara ilegal selama kurang lebih dua bulan terakhir.

Selain itu, pihak investor sempat menyampaikan rencana kepada desa untuk mengurus Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kendati demikian, regulasi dari DPMPTSP menegaskan status izin tersebut tidak akan melegalkan alat berat mereka. "Kami sudah bedah bersama DPMPTSP. Perlu dicatat, kalaupun izin IPR itu nanti keluar, aturan tetap tidak membolehkan penggunaan alat berat. Jadi, aktivitas penambangan yang mereka siapkan sekarang jelas menyalahi aturan," ucap Erwin.

DPRD menjadwalkan akan segera turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat guna meninjau lokasi dan mengukur seberapa luas area lahan rakyat yang telah dirusak oleh alat berat tersebut. Langkah ini krusial karena wilayah tersebut merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat lokal. Berdasarkan data dari pihak kecamatan, sekitar 90 persen masyarakat Tabang Hulu menggantungkan hidup dari penambangan tradisional atau mendulang. "Pertambangan tradisional warga selama ini tidak merusak lingkungan karena hanya menggunakan metode dulang atau mesin alkon kecil. Lingkungan mulai rusak sejak alat berat ini masuk secara tiba-tiba dengan dalih yang dimanipulasi," tambahnya.

Saat ini seluruh alat berat yang beroperasi di lokasi telah ditahan dan diamankan oleh jajaran Polres. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan belum bisa memberikan keterangan gamblang ke publik mengenai asal investor maupun identitas pihak yang terlibat. "Ada norma dan kaidah penyelidikan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dibuka sekarang demi mencegah para pelaku atau aktor intelektualnya melarikan diri," tutup Erwin.

Editor: Aspian Nur

Ditolak Desa dan Kecamatan, Investor Luar Tetap Nekat Tambang Emas Ilegal di Tabang, Polisi Sita Alat Berat

Berita Terkait

Dugaan Korupsi KPU 2024, Kejari Kukar Siapkan Penyidikan

Karhutla Dekat Sekolah di Kahala Kukar, Siswa Diminta Waspadai ISPA

Antrean BBM Subsidi Mengular Tapi Pertamini Marak, Pertamina Sebut Pelanggaran Bisa Terjadi dari Berbagai Sisi

23 Pelajar Terjaring Razia Satpol PP, Ketua DPRD Kukar Pertanyakan Pengawasan

Tokoh Politik Senior Kaltim Asal Kukar Tutup Usia di Bogor

Batal Diturap, BPJN Siapkan Jembatan Rp65 Miliar Atasi Longsor di Jembayan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini