Penulis: Muhammad Anshor

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai belum stabil akibat ketergantungan tinggi pada Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas). 

Kondisi ini membuat fiskal daerah rentan terhadap fluktuasi penerimaa hun dari pemerintah pusat dan berpotensi mengganggu kesinambungan pembangunan.

Anggota DPRD Kukar, Fatlon Nisa, menegaskan komitmennya untuk mengawal kebutuhan masyarakat di tengah tekanan fiskal daerah, khususnya pada sektor-sektor prioritas.

“Kami punya tanggung jawab untuk mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat di sektor pertanian, peternakan maupun infrastruktur, semua kebutuhan mendesak yang harus diperhatikan,” kata Fatlon Nisa, Senin (27/7/2026).

Ia menilai sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor strategis yang menopang ketahanan pangan sekaligus perekonomian masyarakat desa.

Dalam kondisi fiskal yang tidak stabil, Fatlon Nisa menyatakan akan tetap mengawal usulan masyarakat, mulai dari pembangunan irigasi, embung, jalan usaha tani, hingga penyaluran bantuan alat dan alsintan serta dukungan bagi peternak lokal agar menjadi prioritas pemerintah daerah.

Di sisi lain, ia mendesak pemerintah daerah segera melakukan pembenahan infrastruktur dasar, seperti jalan rusak, sistem drainase yang buruk, serta fasilitas publik yang belum memadai. 

Menurutnya, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di tingkat bawah.

Ia juga mengingatkan kondisi keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pentingnya penentuan prioritas anggaran yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan publik.

“Kita ingin anggaran yang ada ini digunakan tepat sasaran menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan itu wajib menjadi prioritas supaya manfaat pembangunan tetap dirasakan,” pungkasnya.

Editor: Erwin