Penulis: Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Seluruh petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan selama menjalankan tugas pendataan di lapangan. 

Perlindungan tersebut diberikan selama 24 jam penuh sepanjang masa penugasan sebagai bentuk komitmen menjaga keselamatan para petugas.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, Khairil Anwar, mengatakan seluruh petugas sensus telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebelum diterjunkan ke lapangan.

“Alhamdulillah, seluruh petugas telah ter-cover asuransi BPJS Ketenagakerjaan selama 24 jam selama menjadi petugas sensus,” katanya kepada korankaltim.com, Jumat (24/7/2026).
Menurut Khairil, perlindungan tersebut sangat penting mengingat aktivitas pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah dan memiliki risiko di lapangan. 

Ia mengungkapkan, selama pelaksanaan sensus telah ada beberapa petugas yang mengalami kecelakaan kerja, meski hanya mengalami luka ringan.

“Terlaporkan memang ada beberapa kejadian petugas mengalami kecelakaan. Namun hanya luka-luka ringan, setelah beristirahat beberapa hari mereka bisa kembali melanjutkan tugas pendataan,” ungkapnya.

Sebanyak 514 petugas sensus dan 72 pengawas diterjunkan untuk melakukan pendataan di 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mereka mulai bekerja secara serentak sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. 

Melalui dukungan perlindungan jaminan sosial bagi petugas serta partisipasi masyarakat memberikan data yang benar, BPS berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kukar dapat berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang.

Hingga saat ini, progres pendataan telah mencapai 58 sekian persen. Meski demikian, pelaksanaan sensus tidak sepenuhnya berjalan mulus. 

BPS masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya penolakan dari sebagian masyarakat usai beredarnya informasi yang tidak benar di media sosial yang beranggapan jika usahanya di sensus maka akan dikenakan pajak baru.

Editor: Erwin