Sensus Ekonomi 2026 di Kukar Capai 55,19 Persen, Hoaks Pajak Jadi Kendala

Penulis: Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggenjot pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah berlangsung sejak 15 Juni 2026.

Hingga saat ini, capaian pendataan telah mencapai 55,19 persen. Namun, di balik progres tersebut, ratusan petugas di lapangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis hingga beragam karakter masyarakat di 20 kecamatan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kukar, Khairil Anwar, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para petugas yang tetap bekerja maksimal di lapangan.

“Teman-teman di lapangan telah bekerja luar biasa. Mereka mulai bertugas sejak 15 Juni dan akan menyelesaikan pendataan hingga 31 Agustus. Saat ini kita sudah berada di pertengahan pelaksanaan,” ungkapnya kepada Korankaltim.com, Kamis (23/7/2026).

Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 20256, BPS Kukar mengerahkan 514 petugas pendataan dan 72 pengawas yang bekerja secara serentak di seluruh Kukar. 

Dengan cakupan wilayah yang sangat luas serta kondisi geografis yang beragam, proses pendataan membutuhkan kerja keras dan komitmen tinggi.

Khairil menyebutkan, hingga kini realisasi pendataan telah mencapai 55,19 persen. Meski demikian, pelaksanaan sensus tidak sepenuhnya berjalan mulus.

Di lapangan, petugas masih menemui sejumlah kendala, salah satunya penolakan dari sebagian masyarakat. Penolakan tersebut, kata Khairil, sebagian besar dipicu oleh beredarnya informasi yang tidak benar atau hoaks di media sosial mengenai tujuan Sensus Ekonomi 2026.

“Ada kekhawatiran jika usaha mereka didata maka akan muncul pajak baru. Itu informasi yang tidak benar,” tegasnya.

Ia memastikan pelaksanaan sensus ini tidak berkaitan dengan penarikan maupun penambahan pajak bagi pelaku usaha. BPS, lanjutnya, secara rutin menyelenggarakan sensus ekonomi setiap 10 tahun sekali sebagai dasar penyusunan data statistik nasional.

“Data yang kami hasilkan bersifat makro, bukan data individu. BPS tidak akan memberikan data perorangan atau data usaha kepada pihak mana pun, termasuk instansi perpajakan,” jelas Khairil.

Karena itu, seluruh petugas di lapangan terus dibekali pemahaman agar mampu memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sensus, sehingga keraguan maupun kesalahpahaman dapat diminimalkan.

Khairil juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi petugas sensus di Kukar. Selain harus menjangkau wilayah yang luas dengan karakter alam yang berbeda-beda, mereka juga berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam.

“Besar harapan kami masyarakat dapat memberikan dukungan kepada petugas sensus ketika datang melakukan pendataan. Informasi yang diberikan masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan,” terangnya.

BPS berharap partisipasi aktif masyarakat akan membantu menghadirkan data statistik yang berkualitas. Data tersebut nantinya menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sekaligus menggambarkan potensi riil dunia usaha di Kukar maupun Indonesia secara keseluruhan.

Editor: Erwin