Pendangkalan Sungai Asam Lumpuhkan Pertanian, DPRD Kukar Desak Normalisasi

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (20/7/2026), dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kukar Agustinus Sudarsono, serta dihadiri anggota DPRD Komisi I dan Komisi III, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pertanian dan Peternakan, Pemerintah Desa Embalut, Pemerintah Desa Bangun Rejo, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Berdasarkan informasi yang dikonfirmasi Korankaltim.com, Selasa (21/7/2026), kondisi pendangkalan Sungai Asam telah mengganggu sistem pengairan lahan pertanian sehingga memicu banjir saat musim hujan dan kekeringan ketika debit air menurun.

Kepala Desa Bangun Rejo Yuyun Porwanti mengungkapkan, dari total sekitar 374 hektare lahan pertanian yang dimiliki desa tersebut, sekitar 98 hektare kini tidak dapat ditanami akibat banjir, kekeringan, serta pendangkalan Sungai Asam yang menghambat aliran air menuju area persawahan.

“Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai sekaligus mengidentifikasi penyebab utama terjadinya pendangkalan agar penanganan yang dilakukan dapat bersifat menyeluruh dan berkelanjutan,” harap Yuyun.

Kepala Desa Embalut, Yahya juga menyampaikan persoalan serupa di wilayahnya. Ia menjelaskan Sungai Embalut mengalami penyumbatan yang berdampak pada kelancaran aliran air.

“Kami dari pemerintah Desa Embalut kembali meminta percepatan pembangunan jembatan yang sebelumnya telah diusulkan kepada pemerintah daerah karena dinilai sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, serta adanya kegiatan normalisasi Sungai Embalut,” ungkap Yahya.

Sementara itu, Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo menyampaikan pihaknya telah melakukan pemetaan di lokasi terdampak.

“Hasil pemetaan yang kami lakukan selanjutnya akan dikoordinasikan bersama kawan-kawan Dinas PU dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda sebagai dasar penanganan lebih lanjut,” tegas Slamet.

Melalui rapat tersebut, Komisi I DPRD Kukar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya meminta agar normalisasi Sungai Asam beserta sungai-sungai yang berkaitan segera direalisasikan guna mengurangi risiko banjir di kawasan persawahan sekaligus memulihkan produktivitas lahan pertanian masyarakat.

“Kami DPRD mendorong agar perbaikan jembatan di Desa Embalut menjadi salah satu prioritas pembangunan dengan dukungan anggaran yang memadai.

Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda sehingga langkah penanganan dapat segera direalisasikan,” kata Agustinus.

Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi nyata dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari hasil pertanian di kawasan Tenggarong Seberang.

“Yang pasti kami akan terus membersamai masyarakat terlebih lagi ini sektor pertanian,” tegas Agustinus yang merupakan Politikus Gerindra ini.

Editor: Erwin

Pendangkalan Sungai Asam Lumpuhkan Pertanian, DPRD Kukar Desak Normalisasi

Berita Terkait

Dugaan Korupsi KPU 2024, Kejari Kukar Siapkan Penyidikan

Karhutla Dekat Sekolah di Kahala Kukar, Siswa Diminta Waspadai ISPA

Antrean BBM Subsidi Mengular Tapi Pertamini Marak, Pertamina Sebut Pelanggaran Bisa Terjadi dari Berbagai Sisi

23 Pelajar Terjaring Razia Satpol PP, Ketua DPRD Kukar Pertanyakan Pengawasan

Tokoh Politik Senior Kaltim Asal Kukar Tutup Usia di Bogor

Batal Diturap, BPJN Siapkan Jembatan Rp65 Miliar Atasi Longsor di Jembayan

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini