Penulis: Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  – Komisi I bersama Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam mencari solusi atas persoalan pendangkalan dan longsor di sepanjang Sungai Asam, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, lantaran berdampak serius terhadap sektor pertanian masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (20/7/2026), dipimpin  Ketua Komisi I DPRD Kukar Agustinus Sudarsono, serta dihadiri anggota DPRD Komisi I dan Komisi III, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pertanian dan Peternakan, Pemerintah Desa Embalut, Pemerintah Desa Bangun Rejo, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Berdasarkan informasi yang dikonfirmasi Korankaltim.com, Selasa (21/7/2026), kondisi pendangkalan Sungai Asam telah mengganggu sistem pengairan lahan pertanian sehingga memicu banjir saat musim hujan dan kekeringan ketika debit air menurun.

Kepala Desa Bangun Rejo Yuyun Porwanti mengungkapkan, dari total sekitar 374 hektare lahan pertanian yang dimiliki desa tersebut, sekitar 98 hektare kini tidak dapat ditanami akibat banjir, kekeringan, serta pendangkalan Sungai Asam yang menghambat aliran air menuju area persawahan.

“Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai sekaligus mengidentifikasi penyebab utama terjadinya pendangkalan agar penanganan yang dilakukan dapat bersifat menyeluruh dan berkelanjutan,” harap Yuyun.

Kepala Desa Embalut, Yahya juga menyampaikan persoalan serupa di wilayahnya. Ia menjelaskan Sungai Embalut mengalami penyumbatan yang berdampak pada kelancaran aliran air.

“Kami dari pemerintah Desa  Embalut kembali meminta percepatan pembangunan jembatan yang sebelumnya telah diusulkan kepada pemerintah daerah karena dinilai sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, serta adanya kegiatan normalisasi Sungai Embalut,” ungkap Yahya.

Sementara itu, Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo menyampaikan pihaknya telah melakukan pemetaan di lokasi terdampak.

“Hasil pemetaan yang kami lakukan selanjutnya akan dikoordinasikan bersama kawan-kawan Dinas PU dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda sebagai dasar penanganan lebih lanjut,” tegas Slamet.

Melalui rapat tersebut, Komisi I DPRD Kukar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya meminta agar normalisasi Sungai Asam beserta sungai-sungai yang berkaitan segera direalisasikan guna mengurangi risiko banjir di kawasan persawahan sekaligus memulihkan produktivitas lahan pertanian masyarakat.

“Kami DPRD mendorong agar perbaikan jembatan di Desa Embalut menjadi salah satu prioritas pembangunan dengan dukungan anggaran yang memadai. 

Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda sehingga langkah penanganan dapat segera direalisasikan,” kata Agustinus.

Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi nyata dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari hasil pertanian di kawasan Tenggarong Seberang.

“Yang pasti kami akan terus membersamai masyarakat terlebih lagi ini sektor pertanian,” tegas Agustinus yang merupakan Politikus Gerindra ini.

Editor: Erwin