Jumat, 10/01/2025
Jumat, 10/01/2025
Dokumentasi salah satu program MBG yang pernah diadakan di SD 007 Tenggarong (Erlita/Korankaltim.com)
Jumat, 10/01/2025
Dokumentasi salah satu program MBG yang pernah diadakan di SD 007 Tenggarong (Erlita/Korankaltim.com)
Penulis: Erlita Budiarti
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan sorotan terhadap berbagai aspek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan dimulai 13 Januari 2025.
Program ini akan menyasar anak-anak di tingkat TK hingga siswa SD dan SMP. Setiap kali makan, menyediakan makanan dengan kandungan gizi antara 500-700 kalori, yang mencakup unsur karbohidrat, protein, lemak dan buah.
Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani mengatakan dalam pelaksanaannya, harus menjangkau semua kalangan baik sekolah negeri maupun swasta, sebagaimana pemerataan di dunia pendidikan.
“Semua harus merata baik sekolah negeri maupun swasta, jadi tidak ada alasan sebenarnya, mestinya Kutai Kartanegara sebagai pemilik APBD terbesar dengan SDA melimpah hal itu tidak menjadi persoalan,” jelasnya kepada Korankaltim.com, Jumat (10/1/2025)
Yani menegaskan, bahwasanya program MBG harus dilakukan secara merata bukan hanya diperkotaan, tetapi daerah pedalaman di Kukar. Desa-desa yang jauh dapat didahulukan untuk mendapatkan hak-haknya.
Ia juga menanggapi terhadap harga perporsi yang direncanakan sekitar Rp10 hingga 15 ribu. Baginya tidak menjadi persoalan serius karena pada dasarnya kebutuhan makan menjadi hajat banyak orang.
“Tidak mesti pakai standar itu, caranya bisa mencukupi gizi bukan persoalan untuk porsi anggaran sebenarnya bisa Rp15-20 ribu,” ujarnya.
Serta yang perlu diketahui, bukan hanya persoalan gizi tetapi pengawasan dan pengamanan hasil uji lab setiap pihak kedua perlu diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Makan gratis ini dibebankan kepada siapa saja bisa seperti pelaku UMKM, pihak sekolah yang paling penting segera dilaksanakan,” ujarnya.
DPRD Kukar juga akan merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna kelangsungan MBG di Kukar agar tetap merata, dan tepat sasaran.
“Bisa diupayakan, dan disegerakan berkaitan rekayasa penganggaran untuk Makan Bergizi Gratis ini ke depannya,” tutupnya.
Editor: Erwin
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.