2 menit baca12.165 kali dibaca
Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar) M Hatta memastikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kukar untuk tahun 2024 naik menjadi Rp3.536.506,28.
“Sudah keluar dari gubernur untuk Kukar besarannya Rp3.536 506, 28 naik Rp141.000,-. Naiknya 4,18 persen dari tahun lalu,” kata Hatta kepada korankaltim.com, Jumat (1/12/2023).
Hatta mengungkapkan, upaya menaikkan UMK ini telah ditempuh Distransnaker dengan rutin berkoordinasi Bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga bersama serikat pekerja serta Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim.
“Alhamdulillah aman terkendali tidak ada masalah tidak ada gejolak karena memang kami membahas itu bukan tentang siapa yang kalah menang tapi mencari bagaimana solusi yang terbaik untuk pekerja itu bisa bekerja dengan baik meningkatkan taraf hidupnya, Apindo juga sebagai pengusaha dapat menjalankan perusahaannya dengan baik,” ungkapnya.
Jadi saling membutuhkan antar serikat pekerja dan perusahaan maupun pengusaha, karena dalam dua tahun ini, Hatta menegaskan Distransnaker mengutamakan pendekatan kekeluargaan baik dengan kedua unsur ini.
“Alhamdulillah selama kami memimpin 2 tahun ini, tidak ada kendala dan gejolak dan memang kami setting (atur) supaya semuanya mengutamakan kekeluargaan,” tegasnya.
Sebagai informasi, UMK Kukar pada 2023 sebesar Rp3,394.513,77. Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengumumkan penetapan kenaikan Upah Minimun bagi kabupaten dan kota (UMK) se-Kaltim pada konferensi pers yang berlangsung Kamis (30/11/2023).
Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi, Akmal menyampaikan UMK tahun 2024 di 7 kabupaten dan 3 kota yang ada di Kaltim rata-rata naik sekitar 4,31 persen.
Penetapan UMK tersebut sudah sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Pasal 88C ayat (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota."Memang penyesuaian upah minimum ini dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variable pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu," ujar Akmal.
Sesuai dengan kenaikan yang diajukan dan di tetapkan, Kabupaten Berau menjadi daerah dengan presentase kenaikan UMK tertinggi mencapai 4,26 persen atau senilai Rp3.832.297 Juta.
"Sedangkan Kabupaten Paser kenaikan UMK-nya hanya menyentuh angka 3,40 persen atau senilai Rp3.372.362," sebut Akmal.
Diharapkan kenaikan UMK tersebut mampu diterapkan secara menyeluruh oleh perusahaan yang ada di Benua Etam sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja atau pegawainya.
"Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 ini akan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 tahun depan," tutup Akmal.
Editor: Maruly Z
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
