1 menit baca4 kali dibaca
Penulis: Julika Hengin
KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG - Agar program yang telah ditetapkan dalam APBD dapat berjalan sesuai perencanaan,
DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mendorong penguatan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan program serta anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Mahulu Devung Paran mengatakan, DPRD telah menetapkan APBD Murni 2026 pada 27 November 2025, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu didorong untuk mempercepat realisasi program dan anggaran.
“Walaupun DPRD sudah mengetuk anggaran tepat waktu, contohnya APBD Murni 2026 tanggal 27 November 2025 yang lalu, tetapi pada realisasinya banyak sekali OPD yang belum mencapai target terkait dengan realisasi anggarannya,” jelas Devung.
Kondisi tersebut menjadi bagian yang perlu dievaluasi bersama, terutama untuk memastikan kegiatan yang telah masuk dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai target.
Sektor pendidikan menjadi satu bidang dengan porsi anggaran cukup besar. Karena Dinas Pendidikan merupakan mitra Komisi III DPRD Mahulu Devung mendorong komisi terkait memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggarannya.
“Contoh Dinas Pendidikan. Jadi mungkin ke depan karena pendidikan ini adalah mitra Komisi III, saya juga menekankan Komisi III supaya memperkuat lagi terkait dengan pengawasannya,” ujarnya.
Penguatan pengawasan juga perlu melihat kemampuan OPD dalam melaksanakan program, terutama ketika terdapat tambahan alokasi anggaran pada APBD Perubahan.
Untuk sektor pendidikan, Devung menyebut alokasi anggaran saat ini sekitar 12,80 persen. Sementara pada APBD Perubahan terdapat rencana tambahan sekitar Rp175 miliar untuk sektor tersebut.
“Dengan APBD yang dialokasikan 12,80 persen saja, Dinas Pendidikan juga sudah kewalahan, apalagi kalau ditambah lagi Rp175 Miliar di perubahan ini,” papar Devung.
Karena itu pemerintah daerah telah meminta pertimbangan dari pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran pada APBD Perubahan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar tambahan anggaran tetap disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan program di daerah.
Editor: Aspian Nur
DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mendorong penguatan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan program serta anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Mahulu Devung Paran mengatakan, DPRD telah menetapkan APBD Murni 2026 pada 27 November 2025, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu didorong untuk mempercepat realisasi program dan anggaran.
“Walaupun DPRD sudah mengetuk anggaran tepat waktu, contohnya APBD Murni 2026 tanggal 27 November 2025 yang lalu, tetapi pada realisasinya banyak sekali OPD yang belum mencapai target terkait dengan realisasi anggarannya,” jelas Devung.
Kondisi tersebut menjadi bagian yang perlu dievaluasi bersama, terutama untuk memastikan kegiatan yang telah masuk dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai target.
Sektor pendidikan menjadi satu bidang dengan porsi anggaran cukup besar. Karena Dinas Pendidikan merupakan mitra Komisi III DPRD Mahulu Devung mendorong komisi terkait memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggarannya.
“Contoh Dinas Pendidikan. Jadi mungkin ke depan karena pendidikan ini adalah mitra Komisi III, saya juga menekankan Komisi III supaya memperkuat lagi terkait dengan pengawasannya,” ujarnya.
Penguatan pengawasan juga perlu melihat kemampuan OPD dalam melaksanakan program, terutama ketika terdapat tambahan alokasi anggaran pada APBD Perubahan.
Untuk sektor pendidikan, Devung menyebut alokasi anggaran saat ini sekitar 12,80 persen. Sementara pada APBD Perubahan terdapat rencana tambahan sekitar Rp175 miliar untuk sektor tersebut.
“Dengan APBD yang dialokasikan 12,80 persen saja, Dinas Pendidikan juga sudah kewalahan, apalagi kalau ditambah lagi Rp175 Miliar di perubahan ini,” papar Devung.
Karena itu pemerintah daerah telah meminta pertimbangan dari pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran pada APBD Perubahan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar tambahan anggaran tetap disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan program di daerah.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di darat 21 km Barat Daya Kota Bogor
16 Okt 2026, 10:21:55 WIB • Kedalaman 9 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 16 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.38
Dzuhur
12.01
Ashar
15.13
Maghrib
18.04
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
