Mewakili Dandim 0912/KBR Letkol Inf Doni Fransisco, Perwira Penghubung Kodim 0912/KBR-Mahulu Mayor Inf Agus Susanto mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan meningkatkan potensi karhutla di Kubar. Seluruh pihak pun diminta memperkuat kesiapsiagaan sejak dini.
"Kabupaten Kutai Barat diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang pada tahun 2026 ini, dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September," kata Agus.
Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang masih aktif hingga awal 2027 sehingga menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan. Dampaknya, risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kubar diperkirakan meningkat apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Apel siaga bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan untuk memastikan seluruh perangkat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penanganan karhutla. Mulai dari kesiapan personel, operasional posko siaga, ketersediaan peralatan, pemetaan sumber air, jalur mobilisasi, hingga sistem komando lapangan harus dipastikan berjalan optimal.
"Apel ini bertujuan membantu pemerintah daerah memastikan seluruh perangkat memahami tugas masing-masing. Posko siaga harus berjalan, personel siap, peralatan tersedia, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka, dan sistem komando lapangan berfungsi secara efektif," paparnya.
Selain apel, dilakukan pula pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan MPA, serta instansi terkait lainnya. Seluruh sarana dan prasarana pendukung operasi pemadaman, termasuk kendaraan operasional dan peralatan pemadaman darat, turut diperiksa untuk memastikan siap digunakan apabila terjadi karhutla.
Pada kesempatan itu juga dilakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Desk tersebut berfungsi memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, serta evaluasi penanganan karhutla secara terpadu.
Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena itu, sinergi seluruh unsur dinilai menjadi kunci dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla.
"Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan menangani karhutla. Kita berharap bencana tidak terjadi, tetapi apabila itu terjadi, kita sudah memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapinya," tutup Agus.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Setkab Kubar Nopandel, Ketua DPRD Kubar Ridwai, serta diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan instansi terkait lainnya.
Editor: Aspian Nur
