Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG - Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Suhuk, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi penyerapan anggaran tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah rekomendasi yang menyoroti masih rendahnya serapan anggaran dan pendapatan asli daerah (PAD).

Suhuk mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat pimpinan pada awal Juli untuk mengevaluasi kinerja OPD, terutama perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih rendah.

”Kami sudah menginstruksikan kepada OPD yang penyerapannya masih kurang agar dipercepat. Tetapi kami juga mengingatkan agar percepatan itu tidak mengurangi kualitas pekerjaan,” katanya saat diwawancarai media di Kantor DPRD Mahulu, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran di Mahulu adalah proses perencanaan yang terlambat, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

”Kalau perencanaannya terlambat, otomatis pekerjaan fisiknya juga ikut terlambat karena mengikuti seluruh tahapan yang ada,” ujarnya.

Meski demikian, Suhuk menegaskan pemerintah daerah tetap meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan proyek agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan mutu yang tetap terjaga.

”Kami minta PPK terus mengawasi pekerjaan. Penyelesaian harus cepat, tetapi kualitas dan hasil pekerjaan juga harus tetap baik,” tegasnya.

Selain persoalan serapan anggaran, Suhuk juga menyinggung masih rendahnya realisasi transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi belum maksimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program di sejumlah OPD.

”Penyerapan anggaran di OPD juga sedikit terganggu karena transfer dari pusat belum masuk secara maksimal. Itu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi anggaran daerah,” jelasnya.
‎

Terkait peningkatan PAD, Suhuk mengakui pemerintah daerah masih menghadapi kendala regulasi. Sejumlah potensi pendapatan belum dapat dipungut secara optimal karena belum didukung dengan peraturan daerah yang memadai.
‎

”PAD kita masih terbentur dengan perda. Ada beberapa potensi pendapatan yang belum bisa dipungut karena dasar hukumnya belum tersedia. Karena itu kami terus mempercepat penyusunan perda agar potensi-potensi tersebut dapat menjadi sumber PAD,” katanya.

Ia berharap penyempurnaan regulasi dapat memperluas objek pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan PAD dan memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun-tahun mendatang.

Editor: Erwin‎