Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah mencermati laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya yang telah disampaikan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Mahulu Devung Paran menyebut hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah capaian yang perlu diperbaiki sehingga DPRD akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar segera meningkatkan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kami melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan laporan realisasi anggaran enam bulan dan prognosis enam bulan berikutnya yang telah disampaikan pemerintah daerah. Dari situ kami melihat masih ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki," kata Devung saat diwawancarai media usai sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Senin (3/8/2026). 
‎

Tujuan pengawasan bukan semata mengevaluasi capaian administrasi, melainkan memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
‎

"Bagaimanapun manfaat APBD ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu segala kekurangan tentu akan kami berikan rekomendasi agar kinerja pemerintah daerah bisa lebih baik," ujarnya.
‎

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut akan dilakukan oleh alat kelengkapan dewan (AKD), khususnya komisi-komisi yang membidangi OPD terkait. 
‎

Sebelum turun ke lapangan, komisi akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program.
‎

"Nanti komisi-komisi akan melakukan RDP dengan OPD yang menjadi perhatian. Setelah itu kami akan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan untuk melihat progres pekerjaan. Itu memang menjadi tugas DPRD," jelasnya.
‎

Fungsi pengawasan DPRD tidak cukup dilakukan melalui rapat di ruang sidang, tetapi harus dibuktikan dengan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan program agar hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
‎

Selain menyoroti pengawasan APBD, Devung juga menyampaikan harapannya kepada para petinggi kampung yang baru dilantik agar mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) secara tepat sasaran.
‎

Ia meminta para petinggi memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat serta membangun komunikasi yang baik dengan anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing dalam mengawal pembangunan kampung.
‎

"Kami berharap APBKam yang dikelola benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Para petinggi juga harus aktif berkomunikasi dengan DPRD agar kebutuhan prioritas kampung dapat diperjuangkan," katanya.
‎

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Devung juga mendorong pemerintah kampung untuk mulai menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan baru. Namun, ia mengakui upaya tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan regulasi dari pemerintah pusat.
‎

"Karena itu saya selalu mengajak para petinggi dan masyarakat untuk terus meningkatkan sektor pertanian. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, sektor ini memiliki potensi besar untuk menopang perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian daerah," pungkasnya.
‎
‎Editor: Aspian Nur
‎