Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). 

Pendataan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret kondisi dan perkembangan perekonomian nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Ditengah pelaksanaannya, masih ada sebagian masyarakat yang merasa khawatir saat didatangi petugas sensus. Tidak sedikit yang mengira pendataan tersebut berkaitan dengan pajak atau berpotensi memengaruhi kewajiban perpajakan mereka.

Terkait hal itu, Kepala BPS Kubar Lutfi Muta'ali memastikan anggapan tersebut tidak benar dan menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan penarikan pajak maupun pungutan dalam bentuk apa pun.

"Untuk di Kubar proses pendataan masih tergolong kondusif dan aman. Memang kemarin ada beberapa masyarakat yang sempat takut untuk didata, namun setelah mengetahui bahwa sensus ini tidak berkaitan dengan pajak, akhirnya mereka bersedia untuk didata," kata Lutfi kepada Korankaltim.com Senin (3/8/2026).

Pelaksanaan pendataan di Kubar sejauh ini berjalan lancar dan kondusif. Dengan kondisi tersebut, BPS optimistis seluruh proses Sensus Ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Tantangan di lapangan tetap ada. Bukan karena penolakan masyarakat, melainkan kondisi geografis Kubar yang memiliki wilayah sangat luas dengan jarak antarkampung yang berjauhan. Kondisi tersebut diperparah dengan akses jalan di sejumlah wilayah yang masih dipengaruhi kondisi cuaca.

"Tantangan terbesar pendataan ada pada wilayah Kubar yang begitu luas dan jarak antar kampungnya yang begitu jauh. Selain itu akses jalan juga tidak semuanya bagus, sehingga ketika cuaca tidak mendukung akan menyulitkan pendataan di lapangan," jelasnya.

Sensus Ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap satu dekade untuk memperbarui gambaran kondisi perekonomian Indonesia. Perubahan pola usaha, berkembangnya ekonomi digital, hingga munculnya berbagai model bisnis baru membuat data ekonomi perlu diperbarui secara berkala agar tetap mencerminkan kondisi terkini.

Saat ini aktivitas ekonomi tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga berkembang melalui berbagai platform digital. Karena itu, petugas melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah maupun tempat usaha agar seluruh aktivitas ekonomi, termasuk yang berbasis digital, dapat terdata.

"Sepuluh tahun lalu tentu kondisi ekonomi berbeda dengan sekarang. Saat ini ekonomi banyak didominasi ekonomi digital yang tidak kasat mata. Karena itu kami melakukan pendataan untuk mengetahui keberadaan aktivitas ekonomi tersebut," papar Lutfi.

Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan. Oleh sebab itu, Lutfi mengajak masyarakat memberikan informasi secara jujur agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

"Kami berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha menerima petugas sensus dari BPS serta memberikan data secara jujur sesuai kondisi yang sebenarnya. Kami tegaskan sensus ini tidak berkaitan dengan pajak dan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS tidak pernah mengeluarkan data individu yang menampilkan identitas responden, melainkan hanya data dalam bentuk agregat. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat," jelas Lutfi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan identitas petugas sensus, masyarakat diimbau memastikan petugas yang datang membawa kartu identitas resmi, surat tugas, serta atribut lapangan BPS. Petugas sensus juga tidak pernah meminta data rahasia seperti nomor rekening bank, PIN ATM, kata sandi maupun kode OTP.

Kalau menemukan pihak yang mengatasnamakan petugas sensus tetapi meminta sejumlah uang, data perbankan, atau tidak dapat menunjukkan identitas resmi, masyarakat diminta menolak permintaan tersebut dan segera melaporkannya kepada kantor BPS maupun aparat setempat.

Editor: Aspian Nur