Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG - Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, terus mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk mempercepat pembangunan ruas jalan menuju wilayah hulu Mahulu, khususnya Kecamatan Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari.

Upaya tersebut dilakukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi mahalnya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani masyarakat di kawasan tersebut.

Devung mengatakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Mahulu telah melakukan berbagai langkah dengan menyampaikan langsung usulan pembangunan jalan kepada DPRD Kalimantan Timur, DPR RI, hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur.

”Kami dari Fraksi Gerindra bergerak secara mandiri. Kami sudah bertemu Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel untuk menyampaikan pentingnya pembangunan jalan di wilayah perbatasan Mahulu agar menjadi perhatian pemerintah provinsi,” katanya, Minggu (2/8/2026).

Menurut Devung, meski Mahulu dipastikan tidak memperoleh bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini maupun tahun depan, pihaknya tetap meminta agar pembangunan jalan menuju wilayah hulu dimasukkan dalam prioritas anggaran provinsi.

Ia mengungkapkan usulan tersebut kini telah masuk dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, meski besaran anggaran yang akan dialokasikan masih menunggu kepastian.

Selain itu, DPRD Mahulu juga telah menyampaikan proposal pembangunan jalan kepada anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, yang membidangi infrastruktur.

Proposal tersebut, kata Devung, telah diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum sebagai bahan pembahasan dalam rapat kerja.

”Kami juga sudah menyerahkan proposal ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Balikpapan. Jadi kami sudah bergerak dari semua lini dan berharap pada 2027 pembangunan jalan dari Long Bagun hingga Long Apari bisa mulai direalisasikan,” paparnya.

Menurut Devung, percepatan pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak karena masyarakat di wilayah hulu masih sangat bergantung pada transportasi sungai yang dipengaruhi kondisi cuaca. Saat musim kemarau, pendistribusian barang menjadi semakin sulit sehingga memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.

Ia mengaku persoalan tersebut kembali dikeluhkan masyarakat saat dirinya melaksanakan reses di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.

”Saat saya sampai di Long Apari, harga bensin sudah mencapai Rp35 ribu per liter. Masyarakat tidak punya banyak pilihan karena yang terpenting bagi mereka barang tetap tersedia,” katanya.

Tidak hanya BBM, harga beras di wilayah tersebut juga mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai Rp700 ribu sampai Rp800 ribu per karung. Kondisi itu, menurut Devung, telah berlangsung hampir satu tahun dan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

”Persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Ada ribuan masyarakat di wilayah hulu yang harus mendapatkan perhatian. Karena itu saya terus memperjuangkan pembangunan jalan agar distribusi barang menjadi lebih lancar dan biaya transportasi bisa ditekan,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur jalan sehingga akses menuju wilayah Long Bagun, Long Pahangai, hingga Long Apari semakin terbuka dan mampu menurunkan biaya logistik serta harga kebutuhan pokok di kawasan tersebut.

Editor: Erwin