Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai menyusun arah kebijakan jangka panjang pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

Melalui penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), pemerintah ingin memastikan persoalan sampah ditangani secara sistematis dan tidak lagi dipandang sebatas urusan kebersihan lingkungan.
‎‎

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menyebut keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah menjaga kualitas lingkungan sebagai ruang hidup bersama.
‎

Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari tata kelola pembangunan yang berkelanjutan karena lingkungan yang bersih dan sehat. 
‎‎

Utamanya dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian sumber daya alam, meningkatkan daya tarik daerah, serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

‎"Dokumen ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, penyusunan program, serta pelaksanaan pengelolaan sampah yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Mahakam Ulu," kata Angela kepada Korankaltim.com Selasa (21/7/2026). 

Kedudukan Mahulu sebagai salah satu paru-paru dunia menghadirkan tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. 
‎‎Karena itu setiap langkah pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara kemajuan daerah dan pelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.
‎‎

"Pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai urusan kebersihan semata, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mendukung kualitas kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang," sebutnya.
‎

Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang secara terpisah menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. 
‎

Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kampung, pelaku usaha, dan masyarakat.
‎

Diharapkan berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi bahan penyempurnaan Dokumen RIPS sehingga mampu menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan program pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
‎‎

Pemerintah daerah juga mengapresiasi dukungan Dinas Lingkungan Hidup bersama Tim Tenaga Ahli Universitas Mulawarman dalam proses penyusunan dokumen tersebut. 
‎

RIPS diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung visi Mahulu Melaju. 
‎‎

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Seminar Awal Penyusunan Dokumen RIPS Kabupaten Mahulu yang berlangsung di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Senin (20/7/2026) kemarin.

Editor: Aspian Nur