Plt. Kepala DPMK Mahulu, Surianto, mengatakan meski terjadi penurunan anggaran, pelayanan publik di tingkat kampung tidak boleh terhenti.
“Dengan penurunan anggaran kampung, tentu berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan. Tapi prinsipnya pelayanan publik tidak boleh berhenti,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam kondisi keterbatasan anggaran, pemerintah kampung diminta untuk menyusun skala prioritas penggunaan anggaran, terutama dengan mendahulukan kebutuhan operasional pemerintahan.
Menurutnya, pembiayaan awal difokuskan pada operasional dasar, seperti gaji aparatur kampung, insentif, serta kebutuhan penunjang pelayanan.
“Prioritas pertama kita lihat dari operasional pemerintah kampung, mulai dari gaji, insentif, dan kebutuhan dasar lainnya. Setelah itu baru dialihkan ke pembangunan dan pemberdayaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, strategi tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, meskipun ruang fiskal yang tersedia mengalami penurunan.
Pemerintah Kabupaten Mahulu, lanjutnya, tetap mendorong agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung dapat berjalan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.
Editor: Erwin