Kontrak pekerjaan yang dimulai pada Desember 2025 hanya dapat diperpanjang hingga 31 Maret 2026. Keterbatasan waktu tersebut berdampak pada belum optimalnya penyelesaian kegiatan di lapangan. “Dengan kondisi medan yang cukup berat dan lokasi yang terpencar, hingga saat ini capaian fisik baru sekitar 42 persen,” jelasnya.
Meski begitu pemerintah pusat melalui Balai Besar Lahan dan Irigasi Pertanian telah menyiapkan skema kontrak baru untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Kontrak lama akan diputus dan digantikan dengan kontrak baru pada 2026, sehingga memberikan ruang waktu yang lebih longgar untuk penyelesaian program. “Harapannya sisa pekerjaan dari 141 hektare itu bisa diselesaikan melalui kontrak baru. Bahkan kami juga mengusulkan agar target bisa kembali mengacu pada rencana awal 240 hektare,” sebut Semion lagi.
Selain itu program cetak sawah ini merupakan bagian dari prioritas nasional dalam penambahan luas baku sawah guna meningkatkan produksi padi sebagai komoditas utama ketahanan pangan. Di Mahulu sendiri, luas lahan baku sawah saat ini sekitar 400 hektare, namun sebagian besar dinilai tidak produktif atau terlantar berdasarkan evaluasi Kementerian Pertanian.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, DKPP Mahulu berencana membentuk Brigade Pangan yang akan mengelola lahan secara modern berbasis mekanisasi. “Targetnya minimal 150 sampai 200 hektare bisa dikelola oleh kelompok yang terdiri dari 10 sampai 15 orang dengan sistem mekanisasi penuh,” papar Semion.
Dalam mendukung program tersebut, pemerintah juga mulai menerapkan teknologi pertanian modern, termasuk penggunaan drone untuk penebaran benih padi secara langsung. Selain itu, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) seperti hand tractor juga telah disalurkan untuk mendukung percepatan pengolahan lahan. “Teknologi ini diharapkan bisa mempercepat proses tanam sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan,” tambahnya.
Pemkab Mahulu optimistis, melalui perbaikan skema kontrak dan pemanfaatan teknologi, program cetak sawah dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan produksi pangan daerah secara berkelanjutan.
Editor: Aspian Nur
