Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Kutai Barat, Senin (23/2/2026), menjadi momentum penyampaian sejumlah persoalan strategis daerah. 

Anggota DPD/MPR RI Dapil Kaltim, Yulianus Henock Sumual, secara terbuka menyoroti kondisi infrastruktur hingga ancaman krisis lahan pangan yang dinilai perlu perhatian serius.

Dalam pertemuan di Kantor Bupati Kabupaten Kubar, Hanock menegaskan bahwa persoalan jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar daerah. Menurutnya, banyak ruas jalan kampung, jalan kabupaten hingga jalan nasional yang kondisinya belum memadai dan masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

“Kondisi jalan kita, baik jalan kampung, jalan kabupaten sampai jalan nasional, masih banyak yang kurang. Ini menyisakan banyak persoalan. Bagaimana kita mau membangun ekonomi yang kuat kalau akses dasar saja belum baik,” ujarnya kepada Korankaltim.com.

Ia menilai, infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan berkaitan langsung dengan daya saing daerah. Distribusi hasil perkebunan, pertanian, serta kebutuhan pokok masyarakat sangat bergantung pada akses jalan yang layak.

Selain infrastruktur, Hanock juga menyoroti ketahanan pangan yang dinilai semakin tertekan akibat dominasi perkebunan sawit skala besar. 

Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 90 persen industri sawit (CPO) dikuasai perusahaan besar, sementara sawit rakyat hanya sekitar 10 persen. Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang pertanian pangan masyarakat.

“Kalau lahan-lahan pertanian makin sempit, rakyat mau makan apa? Kubar ini nanti akan sangat tergantung dengan kabupaten lain,” tegasnya.

Ia mengingatkan, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dapat menjadi persoalan serius apabila tidak diantisipasi sejak dini. Terlebih, menurutnya, wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu juga masih menghadapi tantangan kemiskinan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dinilai tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Kaltim.

“Saya malu mendengar ketika disebut SDM kita termasuk yang terendah dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Padahal kita ini daerah kaya sumber daya alam,” katanya.

Selain dua isu utama tersebut, Hanock turut menyinggung sektor perhubungan, khususnya transportasi sungai. Ia menilai Kutai Barat hingga kini belum memiliki pelabuhan skala kabupaten yang representatif, padahal jalur sungai masih menjadi bagian penting mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Sebagai wakil daerah di tingkat pusat melalui DPD RI, ia menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai persoalan tersebut ke tingkat nasional. 

Ia berharap kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sementara itu, Bupati Kubar Frederick Edwin menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menekankan ketahanan pangan dan tata kelola perhubungan darat maupun sungai menjadi isu strategis yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami berharap ada tindak lanjut nyata berupa rekomendasi dan dukungan kebijakan di tingkat nasional untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Edwin.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam menjawab persoalan infrastruktur dan ketahanan pangan di Kubar.

Editor: Erwin