Selain memantau harga pangan di pasar, rombongan juga turun langsung ke kawasan persawahan Gapoktan Maju Bersama di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung.
Kegiatan tersebut turut melibatkan tim Satgas Pangan, Polres Kutai Barat, Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Pertanian. Dari hasil peninjauan di lapangan, ditemukan sebagian lahan yang masih tercatat sebagai Lahan Baku Sawah (LBS) dalam data administrasi telah beralih fungsi menjadi kebun sawit.
Lahan yang masuk dalam LBS pada prinsipnya diperuntukkan bagi produksi pangan dan tidak untuk dialihfungsikan tanpa mekanisme sesuai ketentuan. Namun di lapangan, peralihan ke sawit tidak lepas dari pertimbangan ekonomi. Sejumlah petani menilai komoditas tersebut lebih menjanjikan dan memberikan pendapatan yang relatif lebih stabil dibandingkan padi yang sangat bergantung pada musim dan biaya produksi.
Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal Anny Mulyani mengatakan Kementerian Pertanian ingin melihat secara langsung sejauh mana peningkatan produksi di Kubar bisa didorong. Menurutnya, potensi lahan masih terbuka, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Masih ada lahan yang belum maksimal. Pola tanam sebagian besar masih satu kali setahun. Padahal bisa ditingkatkan menjadi dua kali tanam,” kata Anny kepada Korankaltim.com disela kunjungan.
Di lokasi tersebut, luas lahan tercatat sekitar 300 hektare. Namun sekitar 15 hektare diantaranya telah ditanami sawit oleh pemilik lahan. Secara kabupaten, data LBS Kubar mencapai sekitar 2.000 hektare, tetapi lahan yang benar-benar aktif diperkirakan tidak sampai 1.000 hektare. Kondisi ini berdampak pada capaian Luas Tambah Tanam (LTT) yang hingga kini baru mencapai sekitar 35 hektare dari target 156 hektare per bulan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 189 ribu jiwa dan asumsi konsumsi beras 110 kilogram per orang per tahun, kebutuhan beras Kubar diperkirakan mencapai sekitar 20 ribu ton per tahun. Anny menilai, jika lahan sawah seluas 2.000 hingga 2.500 hektare dapat dioptimalkan, kebutuhan tersebut sebenarnya bisa dipenuhi dari produksi daerah sendiri, termasuk dari padi gunung.
Selain optimalisasi lahan yang ada, pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah program. Di antaranya Program Cetak Sawah Rakyat yang akan melalui tahapan Survei Investigasi dan Desain (SID), optimasi lahan rawa melalui normalisasi saluran dan pintu air, serta bantuan irigasi perpompaan dan pembangunan embung atau dam parit pada lahan non-rawa maupun tadah hujan.
Ia juga menyoroti persoalan teknis di lapangan, seperti kondisi tanah yang masam. Menurutnya, kendala tersebut dapat diatasi dengan pemberian dolomit sekitar satu ton per hektare, disertai pemupukan dan pengaturan air yang tepat.
Dinas Pertanian Kubar akan kembali melakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang masih memungkinkan untuk dioptimalkan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Pada tahun 2026, Kubar juga mendapat alokasi program cetak sawah yang tersebar di beberapa kecamatan.
Anny mengingatkan agar lahan yang telah dicetak maupun yang dioptimalkan tidak kembali beralih fungsi. “Jangan sampai sudah dibuka dan dicetak menjadi sawah, lalu berubah lagi menjadi sawit,” tegasnya.
Editor: Aspian Nur