Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Stephanus Madang, menegaskan harapan tersebut bukan sekadar target administratif, melainkan wujud komitmen menjaga tata kelola keuangan daerah tetap akuntabel dan sesuai aturan.
“Kita sudah hampir lima sampai enam kali meraih opini WTP berturut-turut sampai tahun 2024. Harapannya di 2025 ini kita masih bisa mempertahankannya,” ujarnya Jumat (20/2/2026).
Menurut Stephanus, seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepala OPD, PA, PPTK, PPK, hingga pejabat teknis agar tidak ada kendala dalam penyajian dokumen maupun klarifikasi data.
“Harapan kita seluruh kepala OPD dan pejabat terkait bisa kooperatif dan bersinergi dengan tim BPK,” katanya.
Ia menyadari, mempertahankan opini WTP bukan perkara mudah. Karena itu, pemerintah daerah berupaya meminimalkan potensi temuan krusial yang dapat memengaruhi penilaian auditor. Kepatuhan terhadap regulasi, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas laporan keuangan.
Selain fokus pada audit, Stephanus juga menyampaikan harapan agar setiap kebijakan daerah yang tengah dikaji dapat memiliki dasar hukum yang kuat sebelum diterapkan. Ia menilai, kebijakan yang baik harus ditopang regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kebijakan itu tidak cukup hanya niat baik, tetapi harus didukung aturan. Itu yang sedang kita pastikan,” jelasnya.
Meski beberapa regulasi masih dalam proses harmonisasi di tingkat provinsi. Pemerintah daerah berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga kebijakan yang telah dirancang dapat segera dijalankan tanpa hambatan administratif.
Pemkab Mahulu menegaskan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Dengan kerja sama seluruh perangkat daerah, pemerintah optimistis opini WTP dapat kembali diraih pada tahun 2025.
Editor: Erwin