Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena memengaruhi berbagai sektor dan langsung dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, mengatakan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut BBM, tetapi juga berimbas pada stabilitas harga pangan.
“Kelangkaan BBM yang terjadi ini tidak hanya berdampak pada BBM saja, tetapi juga kebutuhan pangan dan sembako. Tentunya ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, sehingga dampaknya terasa hingga ke daerah perbatasan seperti Mahakam Ulu.
DPRD, lanjut Devung, telah mengambil langkah dengan menyurati BPH Migas untuk menyampaikan rencana kunjungan langsung ke Jakarta guna meminta evaluasi kebijakan tersebut.
“Kami sudah menyurati BPH Migas dan berencana melakukan kunjungan ke Jakarta supaya aturan ini segera dievaluasi dan tidak terus berdampak kepada masyarakat Mahulu,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, guna menyampaikan kondisi yang terjadi di daerah.
Sebelumnya, pihak DPRD sempat menerima konfirmasi bahwa kebijakan akan kembali berjalan normal per 2 Februari. Namun hingga kini, dampak kelangkaan masih dirasakan.
Tak hanya di tingkat pusat, Devung juga mengaku telah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk meminta dukungan percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
“Beliau menyampaikan akan langsung berkomunikasi dengan BPH Migas. Untuk saat ini memang belum ada konfirmasi resmi, tapi ada informasi yang masih akan kami dalami,” jelasnya.
DPRD Mahakam Ulu menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian kebijakan yang tidak merugikan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada distribusi BBM dan jalur transportasi sungai.
Editor: Erwin