Plt BKPSDM Mahakam Ulu, Nobertus Ngande, menjelaskan bahwa mereka yang tidak terakomodir umumnya tidak masuk dalam pendataan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
“Kurang lebih ada 500-an yang tidak terakomodir. Ada yang tidak melengkapi berkas, ada yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai, dan ada juga karena formasi jabatan yang tersedia tidak mencukupi,” ujarnya Minggu (15/2/2026).
Ia menegaskan, kebutuhan ASN di Mahakam Ulu saat ini relatif memadai. Tercatat jumlah PNS mencapai 1.164 orang, ditambah PPPK yang baru saja diangkat.
“Secara kebutuhan daerah, sebenarnya cukup memadai baik dari PNS maupun PPPK,” katanya.
Meski demikian, bagi TNP yang tidak terakomodir, masih tersedia beberapa jalur alternatif. Salah satunya mengikuti seleksi CPNS melalui sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan batas usia maksimal sekitar 35 hingga 40 tahun sesuai ketentuan.
Selain itu, terdapat opsi melalui skema PJB atau PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) yang bersifat administratif dan bergantung pada kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Kalau PJLP itu sifatnya tenaga lepas. Ketika PPTK membutuhkan bisa diadakan, kalau tidak dibutuhkan ya tidak ada. Jadi sangat tergantung kebutuhan,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan skema tersebut bukan kontrak tetap dan tidak lagi menggunakan mekanisme lama berbasis penganggaran tertentu.
Ke depan, pengangkatan ASN tetap akan mengacu pada formasi nasional dan mekanisme seleksi resmi. Sementara bagi TNP yang belum terakomodir, pemerintah daerah mendorong agar tetap mempersiapkan diri sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Editor: Erwin