Asisten I Setkab Mahulu Agustinus Teguh Santoso yang merupakan Wakil Ketua Satgas MBG Mahulu mengatakan, hingga saat ini dari total 26 investor yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sejak November 2025, baru delapan investor yang menunjukkan perkembangan pembangunan.
“Sementara 18 lainnya progresnya masih nol persen. Karena itu kami mengusulkan dilakukan rollback agar bisa digantikan dengan investor lain,” tegas Agustinus, Rabu, (4/2/2026).
Pelaksanaan MBG di Mahakam Ulu harus menyesuaikan aturan khusus untuk wilayah terpencil. Meski Mahulu tidak masuk kategori daerah tertinggal (3T), kondisi geografis yang sulit membuat kebijakan MBG mengikuti skema daerah terpencil sesuai regulasi Badan Gizi Nasional yang terbit pada Juli 2025.
“Untuk daerah terpencil ada aturan khusus. Misalnya jarak dapur ke sekolah penerima manfaat tidak boleh lebih dari 30 menit, luas bangunan minimal 10 x 15 meter, dan tanggung jawab investor mencakup kebersihan, keamanan, hingga kelayakan operasional,” jelasnya.
Model dapur MBG di Mahulu tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Jumlah penerima manfaat di sejumlah kampung relatif sedikit sehingga pembangunan dapur berskala besar dinilai tidak efisien.
“Di beberapa kampung penerima manfaatnya hanya puluhan orang. Tidak mungkin dibangun dapur besar seperti di kota. Karena itu desain dan kapasitasnya menyesuaikan kondisi lapangan,” sebut Agustinus.
Pemkab Mahulu sebelumnya telah mengusulkan sekitar 27 titik MBG dari total 50 kampung. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan sebaran sekolah dan jumlah penerima manfaat, termasuk pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia.
Untuk Kecamatan Long Apari, misalnya, dapur MBG direncanakan tersebar di beberapa titik seperti Kampung Long Apari, Nohasilat dan Tiong Ohang agar jangkauan layanan tetap optimal.
Investor yang menunjukkan progres umumnya berasal dari lokal karena lebih memahami kondisi wilayah. Salah satu dapur yang telah siap berada di Long Melaham dan dibangun di kawasan Mula Cerita dengan progres mencapai 100 persen.
“Dapur di Long Melaham sudah siap dan akan dilakukan appraisal oleh tim BGN pada 6 Februari. Kalau dinyatakan memenuhi syarat, akan diberikan rekomendasi pembiayaan dan bisa langsung operasional,” papar Agustinus.
Pemkab Mahulu menargetkan Program MBG mulai berjalan paling lambat Maret 2026, meski tahap awal baru satu SPPG yang beroperasi. Pemerintah daerah menegaskan percepatan pelaksanaan menjadi prioritas agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.
“Kami sangat membutuhkan MBG ini cepat berjalan. Karena itu investor yang tidak ada progres harus diganti supaya program tidak stagnan,” pungkas Agustinus.
Terkait tenaga kerja, rekrutmen masih bersifat terbuka dan belum diusulkan menjadi PPPK karena operasional MBG belum berjalan penuh. Namun ke depan, jika program berjalan stabil, opsi tersebut akan dipertimbangkan.
Editor: Aspian Nur