Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana keuangan dan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak bagi masyarakat.
“Ya, kalau untuk tahun depan, tahun 2026 itu memang kita ada penurunan APBD yang luar biasa besar. Jadi kita nanti akan ada penyesuaian sekitar Rp843 miliar yang harus kita kurangi anggarannya di tahun depan,” ujar Devung, kepada Korankaltim.com, Jumat, (10/10/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) akan berupaya menyusun kembali rencana APBD secara maksimal agar tetap fokus pada kebutuhan masyarakat Mahakam Ulu.
“Artinya, pemerintah melalui TAPD dan kami dari DPRD melalui Banggar akan menyusun sisa APBD kita tahun depan semaksimal mungkin, apa yang menjadi kebutuhan prioritas dari masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan masih menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD 2026.
Selain itu, arah pembangunan daerah juga masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lama.
“Untuk RPJMD Bupati dan Wakil Bupati baru nanti baru selesai sekitar bulan Maret 2026. Jadi kemungkinan APBD Perubahan (APBDP) 2026 baru bisa menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati baru. Untuk program ke depan, sementara ini masih menggunakan RPJMD yang lama,” terangnya.
Devung menyebut, persoalan penurunan transfer ke daerah tidak hanya dialami Mahakam Ulu, tetapi juga terjadi di banyak daerah di Indonesia.
Para kepala daerah bahkan telah menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui forum nasional.
“Ya, semua sebenarnya dari persatuan kepala daerah se-Indonesia juga sudah menghadap ke Kementerian Keuangan, termasuk dari Pak Gubernur kita. Namun Pak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa apabila ada perbaikan keuangan di triwulan kedua tahun 2026, bisa saja ada perubahan atau peningkatan transfer ke daerah lagi dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Devung berharap kondisi keuangan nasional dapat segera membaik sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk menjalankan berbagai program pembangunan.
“Harapan kita, mudah-mudahan ada penambahan anggaran di triwulan kedua dan mudah-mudahan keuangan negara kita membaik,” pungkasnya.
Editor: Erwin