Ketua DPRD Mahulu Devung Paran menyatakan program tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan hasil pertanian masyarakat, khususnya di desa-desa kawasan perbatasan. Evaluasi terhadap capaian program disebut menjadi hal mendesak.
“Upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui lahan kering belum menyentuh akar permasalahan petani. Banyak pertanian di Mahulu belum mampu mengelola lahan kering secara optimal karena keterbatasan sarana, prasarana, dan pendampingan teknis,” kata Devung saat dikonfirmasi, Selasa, (30/9/2025).
Devung menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan, termasuk perubahan pendekatan agar lebih adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyoroti efisiensi penggunaan anggaran yang dinilai belum maksimal.
“Besarnya anggaran yang dikucurkan setiap tahun menimbulkan tanda tanya terkait efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Dana pertanian harus benar-benar tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara langsung,” tambahnya.
Sebagai alternatif, DPRD Mahulu menyarankan agar program tersebut dialihkan ke sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan tanaman pangan, peternakan, dan perikanan skala kecil. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dan mampu memberikan nilai tambah bagi petani.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Dengan strategi yang lebih komprehensif, diharapkan petani Mahulu dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Editor: Aspian Nur