Meskipun anggaran dan tenaga pendidik telah disiapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan belum dapat dimulai karena belum tersedia lahan yang dinilai strategis.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV yang membawahi wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Jafar Khodori kepada Korankaltim.com menjelaskan, hingga saat ini Mahulu belum memiliki satu pun SMK negeri dan pemerintah setempat hanya mengelola SMA negeri.
“Oleh karena itu, kami mendorong pendirian SMK negeri di Mahulu, harapannya bisa dibangun di wilayah Ujoh Bilang atau Long Bagun. Saat ini yang kami butuhkan adalah dukungan lahan dari pemerintah kabupaten,” ujar Jafar Selasa (22/7/2025) hari ini.
Pemerintah Kabupaten Mahulu sebelumnya telah menawarkan lahan seluas 4 hektare di kawasan Long Pahangai namun lokasi tersebut dinilai terlalu jauh dari pusat aktivitas warga dan dikhawatirkan tidak dapat menjangkau peserta didik secara optimal.
“Kami tentu mempertimbangkan ketersediaan siswa dan aksesibilitas. Jika sekolah terlalu jauh, orangtua akan berpikir ulang untuk menyekolahkan anak mereka, apalagi jika harus berasrama. Karena itu, lokasi yang ideal tetap berada di pusat kabupaten,” ucapnya.
Menurut Jafar, Cabang Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik, perabotan sekolah, serta penyediaan tenaga pendidik dan teknis. Namun, tanpa adanya kepastian lahan, rencana pembangunan belum dapat direalisasikan.
Keberadaan SMK di Mahulu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan kejuruan, tetapi juga bisa diarahkan untuk mendukung potensi daerah.
“Mahulu memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan perkebunan. Ini bisa jadi dasar pembukaan program keahlian yang relevan dengan kebutuhan daerah,” katanya.
Selama ini lulusan SMP di Mahulu yang ingin melanjutkan pendidikan kejuruan harus merantau ke Kutai Barat atau daerah lain di Kalimantan Timur. Hal ini menjadi beban tambahan bagi keluarga dan tidak semua mampu menjangkau biaya pendidikan di luar daerah.
Jafar berharap dukungan dari seluruh pihak, termasuk legislatif dan tokoh masyarakat, agar pembangunan SMK negeri ini segera terwujud.
“Kami sudah tiga kali berkoordinasi langsung di Mahulu untuk menindaklanjuti hal ini. Mudah-mudahan ada percepatan dari pihak pemerintah daerah,” harapnya.
Editor: Aspian Nur