2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - DPRD Kutai Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Kampung Intu Lingau dan manajemen PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR), Senin (7/7/2025) sore kemarin di lantai II Gedung DPRD, membahas sengketa pembebasan lahan dan belum diterimanya tali asih oleh sebagian warga terdampak.
RDP dipimpin Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai yang menjelaskan kalau pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang beberapa waktu lalu menggelar aksi damai di halaman DPRD beberapa waktu lalu.
Dalam rapat, warga menyampaikan keberatan atas pembebasan lahan yang dinilai tidak tepat sasaran serta kompensasi yang belum mereka terima sejak perusahaan beroperasi.
“Dari hasil pembahasan, DPRD bersama peserta rapat menyepakati sejumlah poin penting sebagai dasar penyelesaian konflik,” kata Ridwai usai rapat kepada Korankaltim.com.
Satu diantara keputusan penting adalah permintaan penghentian sementara seluruh aktivitas operasional PT BDLR. Penghentian ini diperlukan untuk memberi ruang bagi proses verifikasi data warga terdampak yang akan dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah kampung dan camat setempat.
Dalam rapat juga diakui adanya ketidaksesuaian dalam proses pembebasan lahan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, DPRD merekomendasikan agar proses penyelesaian dilakukan secara adil, transparan, dan melibatkan partisipasi warga secara langsung. Untuk menjamin keabsahan data, disarankan pembentukan tim mediasi atau verifikasi independen yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak perusahaan.
Selain itu, PT BDLR diminta menindaklanjuti laporan-laporan warga yang hingga kini belum menerima tali asih. DPRD juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyelesaian hingga tuntas, agar tidak ada hak masyarakat yang terabaikan dalam proses investasi dan pembangunan di wilayah tersebut.
Namun pihak perusahaan belum sepenuhnya menyetujui hasil RDP tersebut. Kuasa hukum sekaligus perwakilan manajemen PT BDLR, Dalmasius Guntong mengatakan keputusan penghentian kegiatan operasional tidak bisa diambil secara langsung karena harus melalui manajemen pusat di Jakarta.
“Yang hadir dalam rapat ini hanya perwakilan lokal. Kami belum memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan hal-hal strategis seperti penghentian aktivitas perusahaan,” jelas Dalmasius.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
