Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mahulu Didik Subagya kepada Korankaltim.com Jumat (21/2/2025) yang menegaskan pemangkasan anggaran tidak menghambat realisasi proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Belanja modal untuk proyek-proyek pembangunan tetap menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kami tetap berfokus pada pengembangan infrastruktur, khususnya jalan. Tahun ini, WTP (Water Treatment Plant) dan elektrifikasi hampir rampung, tinggal menyelesaikan jaringan listrik menuju Mambes (Mamahak Besar). Nantinya, jaringan listrik di Mambes akan tersambung dengan Ujoh Bilang," papar Didik.
Kebijakan pemangkasan anggaran hanya diterapkan pada kegiatan yang bersifat tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat, yang telah dikurangi sesuai arahan presiden bahkan gubernur.
"Di Kementerian PUPR pemangkasan anggaran dapat ditutup dengan sumber pendanaan alternatif, namun di daerah pemangkasan berarti penghentian," tegasnya.
"Sementara itu, pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan, terlebih di Mahulu, yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam aspek ini," imbuh Didik.
Terkait pembangunan fasilitas perkantoran permanen untuk beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Didik mengungkapkan masih terdapat kendala, terutama dalam hal ketersediaan lahan.
Karena itu beberapa OPD di lingkungan Pemkab Mahulu masih menggunakan kantor semi permanen dan menyewa rumah warga sebagai tempat kerja.
"Untuk perencanaan perkantoran permanen sebenarnya sudah disusun dari tahun lalu tapi pelaksanaannya jadi tertunda karena kesiapan lahan tapak bangunan masih menjadi kendala," jelas Didik.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan tantangan logistik, Didik mengusulkan penerapan skema multi-years dalam pembangunan infrastruktur, khususnya perkantoran dan jalan.
"Kami mengusulkan agar proyek infrastruktur, terutama jalan dan perkantoran, mengadopsi sistem multi-years. Ini karena distribusi material menjadi kendala utama kami," ucapnya.
Dengan skema multi-years, pelaksanaan proyek lebih fleksibel dan perencanaan anggaran lebih terukur. "Kalau cuma mengandalkan satu tahun anggaran, distribusi material pasti jadi kendala. Apa lagi waktu sungai mulai surut di bulan Juni-Juli. Jadi dengan skema multi-years, pendanaan dapat lebih diprediksi dan pelaksanaan proyek lebih fleksibel," tutup Didik.
Editor: Aspian Nur