Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, hingga saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari Pemerintah Pusat masih belum diterbitkan.  

Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, menyampaikan bahwa meskipun belum ada kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut, anggaran telah disiapkan di pos biaya tak terduga agar tidak terjadi kesalahan dalam pengalokasian dana.  

“Kita masih menunggu juklak dan juknisnya, tapi alokasi anggaran itu sudah kita siapkan. Sementara ini, anggarannya kita tempatkan di biaya tak terduga. Karena bagaimana kita bisa menganggarkan langsung ke dinas kalau petunjuk pelaksanaan dan teknisnya belum ada? Nanti malah salah dalam penganggaran. Tapi secara alokasi anggaran sudah aman,” jelasnya, Rabu (12/2/2025).

Lanjutnya, skema pembiayaan MBG masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat dipastikan secara detail. Salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah belum dapat mengambil keputusan final adalah belum adanya kejelasan mengenai sumber pendanaan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.  

“MBG ini masih dalam hitung-hitungan. Kita belum tahu berapa anggaran yang akan diberikan dari pemerintah pusat, berapa dari provinsi, dan berapa dari kabupaten. Polanya itu mirip seperti Alokasi Dana Kampung (ADK) atau Alokasi Dana Desa (ADD) nya berapa Ini sistemnya semacam sharing anggaran, tapi kita masih menunggu kepastian,” ujarnya.  

Hanya saja, salah satu kendala utama yang masih dihadapi Pemkab Mahulu sampai saat ini adalah penentuan besaran biaya per porsi makanan yang akan diberikan kepada setiap siswa.

Hingga kini, pemerintah daerah belum mendapatkan informasi pasti mengenai nominal yang akan diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

“Contoh kemarin, isunya kan satu porsi makan harganya berapa? Apakah Rp17.000 atau Rp10.000. Nah, memang bisa makan dengan Rp10.000 di sini, Kalau dari APBN hanya memberi Rp10.000 per siswa, berarti selisihnya harus ditanggung oleh pemerintah daerah,” kata Stephanus Madang.  

Ia menekankan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait bagaimana menutupi selisih anggaran jika dana dari pusat tidak mencukupi. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menggunakan anggaran dari spending mandatory untuk sektor pendidikan.  

“Karena sampai saat ini, kewajiban 20 persen anggaran untuk pendidikan itu masih belum tercapai. Saat ini, kita baru di kisaran 15-17 persen. Kalau program ini dimasukkan sebagai bagian dari belanja pendidikan, maka mungkin bisa membantu memenuhi ketentuan minimal 20 persen di masa depan,” jelasnya.  

Meskipun masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Mahulu tetap berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan perhitungan yang matang.  

“Anggaran MBG ini pastinya sudah harus siap. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lokasikan. Tapi dengan perhitungan yang matang dan sasaran yang jelas. Sekolahnya di mana, jumlah siswanya berapa, semuanya harus dihitung dengan tepat,” tegasnya.  

Namun, tanpa adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah belum dapat memulai implementasi program ini. 

Baik kejelasan mengenai metode distribusi makanan, kriteria penerima, serta sumber pembiayaan masih menjadi faktor yang harus dipastikan sebelum program berjalan.  

Dengan kesiapan anggaran yang telah dilakukan, diharapkan ketika petunjuk teknis dari pemerintah pusat telah diterbitkan, Kabupaten Mahulu dapat segera melaksanakan program MBG tanpa kendala berarti.

Pemerintah daerah juga berharap adanya komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat agar mekanisme program ini dapat segera disusun dan diimplementasikan secara efektif.

Editor: Erwin