Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Aksi mogok kerja dilakukan sejumlah tenaga pendidik di berbagai sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai bentuk protes atas kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) yang dinilai tidak adil. 

Aksi ini dipicu oleh beredarnya draft TPP ASN yang menunjukkan kesenjangan antara tunjangan guru dengan pegawai ASN di luar Dinas Pendidikan.  

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mahakam Ulu Margaretha Ulan menyatakan, mereka saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan instansi terkait guna mencari solusi atas tuntutan para guru.  

"Saya mungkin belum bisa menjelaskan detailnya seperti apa, karena saat ini PGRI bersama para guru masih dalam proses. Saat ini kami duduk bersama di Kantor Dinas Pendidikan Mahakam Ulu," kata Margaretha saat dikonfirmasi Korankaltim.com, Selasa (11/2/2025). 

Aksi mogok yang terjadi di lapangan bukan bagian dari arahan PGRI, karena saat ini pihaknya masih terus melakukan tindak lanjut secara prosedural dengan pemerintah daerah.  

"Dari awal sebenarnya sudah kami sampaikan kepada para guru agar tetap tenang dan tertib. PGRI menghimbau agar tetap mengikuti prosedur yang ada. Kalau pun di lapangan terjadi kegaduhan, itu sudah di luar kendali kami," sebutnya.  

Ketidakadilan dalam kebijakan TPP menjadi pemicu utama aksi mogok para guru. Draft yang belum diketahui pasti kebenarannya ini telah beredar beberapa waktu lalu.

Dalam draft tersebut disebutkan seluruh ASN di Mahakam Ulu mendapatkan kenaikan tunjangan, kecuali tenaga pendidik.   "Teman-teman guru tidak meminta sesuatu yang berlebihan, mereka hanya meminta keadilan dan kesetaraan. Dari seluruh kenaikan yang ada, hanya guru dan kepala sekolah yang tidak mengalami kenaikan sepeser pun," ungkap Margaretha.  

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah digelar di Kantor DPRD Mahulu Senin (10/2/2025) kemarin, , para guru berharap mendapatkan kepastian terkait kenaikan tunjangan mereka.  Namun, hasil pertemuan tersebut belum memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga kekecewaan di kalangan guru semakin meningkat.  

"Kami berupaya mencari tahu langsung kepada pihak terkait, apakah benar draft ini benar atau tidak dan apa telah diusulkan menjadi perbup atau tidak? Ternyata, dari instansi pemerintah yang mengatur, draft itu memang sudah bukan sekadar draft lagi, melainkan telah diusulkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) untuk anggaran 2025," papar Margaretha. 

Diakuina situasi ini semakin memicu keresahan dikalangan guru yang merasa hak mereka diabaikan dalam penyusunan anggaran daerah.  

Saat ini PGRI bersama Dinas Pendidikan dan perwakilan sekolah-sekolah masih melakukan upaya lanjutan untuk menekan pemerintah agar segera meninjau kembali kebijakan ini.   "Kami ingin bertemu langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan ini. Kami masih berkoordinasi, mungkin nanti akan mencoba duduk bersama dengan Pak Sekda Mahulu agar beliau bisa membantu dan mendampingi teman-teman guru dalam mencari solusi," ucap Margaretha. 

Menurutnya, perjuangan ini tidak hanya soal kesejahteraan guru, tetapi juga soal keadilan dalam kebijakan daerah.   "ASN yang lain mendapatkan kenaikan tunjangan, maka seharusnya guru dan kepala sekolah juga mendapatkan hak yang sama. Jangan sampai tenaga pendidik ditinggalkan sendirian," tegasnya.  

Aksi mogok yang dilakukan oleh guru-guru di berbagai sekolah di Mahakam Ulu berdampak langsung pada kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi bagi pemerintah daerah untuk segera turun tangan dalam menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan aksi mogok akan berlanjut dan mengganggu proses pendidikan di Mahakam Ulu.  

PGRI berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian mengenai nasib guru dan memastikan bahwa kebijakan tunjangan bagi ASN bersifat adil dan merata. 

Editor: Aspian Nur