Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Dalam peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2024, Presiden Prabowo Subianto memberikan kabar gembira bagi para guru di Indonesia. 

Ia menaikkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada tahun 2025 menjadi Rp81,6 triliun, meningkat sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.  

Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Daerah Mahakam Ulu (Sekda Mahulu), Stephanus Madang, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) akan mempelajari regulasi terkait sebelum mengimplementasikannya di daerah.  

"Tentu yang pertama, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat harus dilandasi dengan regulasi. Kami akan mempelajari aturan itu terlebih dahulu sebagai dasar implementasinya di daerah," ujar Stephanus saat ditemui media di Ruang Paripurna DPRD Mahulu. 

Ia menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan ini harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Tidak bisa dipaksakan kalau kemampuan keuangan daerah belum memadai. Namun, kami berupaya untuk mengikuti arahan Pemerintah Pusat sesuai regulasi yang berlaku," tambahnya.  

Lebih lanjut, Stephanus menjelaskan proses birokrasi yang harus dilalui sebelum kebijakan ini dapat diterapkan di tingkat daerah. "Setelah regulasi pusat turun, perlu ada turunan berupa peraturan daerah, baik itu perda, perbup, atau SK bupati. Proses ini memerlukan pembahasan dengan DPRD, harmonisasi dengan provinsi, dan finalisasi nomor registrasi sebelum diimplementasikan," jelasnya.  

Meski begitu, Stephanus memastikan bahwa Pemkab Mahulu akan segera menindaklanjuti kebijakan ini. "Dinas Pendidikan akan menjadi inisiator utama, dibantu oleh Bagian Hukum untuk memastikan legalitas formal dan harmonisasi aturan," katanya.  

Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para guru, baik ASN maupun non-ASN, di seluruh Indonesia, termasuk di Mahakam Ulu. 

Dengan proses birokrasi yang berjalan, Pemkab Mahulu optimistis dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Editor: Supiansyah